Pada 28 Oktober 2026, ribuan mahasiswa turun ke jalan di sekitar Gedung DPR dan Bundaran HI. Negara menjawabnya dengan 14.324 personel gabungan TNI, Polri, dan instansi terkait.
Titik dipetakan, tugas dibagi, jalur diatur, semuanya rampung dalam hitungan jam. Satu hal jelas dari sini: ketika negara mau, ia tahu persis cara memusatkan kekuatan.
Angka belasan ribu itu terasa akrab bagi yang mengikuti isu karhutla. TNI mengerahkan 14.258 personel untuk penanggulangan karhutla, sementara Polri menerjunkan ribuan personel di tujuh provinsi prioritas. Jumlahnya sama-sama belasan ribu. Bedanya, kekuatan itu tidak berkumpul di satu titik.
Ia tersebar di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan empat provinsi Kalimantan, mencakup pemadaman, patroli, pemantauan, pencegahan, hingga penanganan dampak.
Di Kalimantan Tengah saja, Satgas melibatkan sekitar 10.700 personel dari BPBD, kehutanan, pemadam, TNI, Polri, Manggala Agni, hingga masyarakat.
Karena itu, dua angka tersebut tidak bisa dibandingkan mentah-mentah. Pengamanan demo adalah kekuatan terkonsentrasi: ribuan orang di beberapa kilometer jalan, selama beberapa jam. Penanganan karhutla adalah kekuatan terdilusi: ribuan orang di jutaan hektare lahan rawan, selama berminggu-minggu.
Kepadatan personel di Jakarta memang tidak akan pernah sama dengan di hamparan gambut, dan tidak perlu sama. Yang layak digugat bukan kesetaraan jumlah, melainkan kesetaraan kesungguhan.
Di sinilah pertanyaan publik menjadi sah: apakah kecepatan dan kerapian yang tampak di Jakarta juga hadir di lahan gambut? Jawabannya tidak meyakinkan. Di titik api, personel justru sempat dinilai kurang.
Mensesneg menyebut pasukan tambahan dari Jawa diperlukan karena kekuatan di Kalimantan masih terbatas, dan Presiden mengerahkan sekitar 1.200 prajurit TNI tambahan. Bantuan itu tentu diperlukan, tetapi ia datang setelah kekurangan terasa. Itu ciri penanganan yang memadamkan, bukan mencegah.
Lebih jauh, mengerahkan banyak orang tidak otomatis memadamkan api. Kebakaran gambut menjalar di bawah permukaan dan tidak bisa ditaklukkan hanya dengan semangat dan seragam. Ia butuh peralatan. Pemerintah mengaku menambah 17 pesawat water bombing, 1.500 personel, dan 200 pompa beserta pipa untuk pemadaman di lahan gambut.
Namun Pemprov Kalimantan Tengah masih meminta tambahan helikopter dan menyebut masih butuh sekitar 100 hingga 200 pompa air. Ada selisih antara yang dibutuhkan dan yang tersedia, dan selisih itu dibayar dengan lahan yang terus terbakar.
Jadi persoalannya bukan sekadar jumlah seragam, melainkan kecukupan alat, kecepatan logistik, dan kesiapan sebelum api membesar.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru