Mantan Menteri Koordinator Maritim Kabinet Joko Widodo periode pertama, Rizal Ramli sibuk mengomentari pemerintah yang hari ini sedang diterpa banyak masalah.
Melalui cuitan di akun Twitter pribadinya @RamliRizal, setelah melihat beberapa kali mimik wajah yang ditampakkan Jokowi dalam konferensi pers. Rizal memberikan sebutan yang cukup buruk kepada Jokowi.
“Sudah jadi “Sitting Duck” (Bebek Lumpuh) padahal resminya masih 2 tahun lagi,” tulis Rizal Ramli seperti dilansir Hops.ID dalam akun Twitternya pada Jumat, 29 April 2022.
Menurutnya hal itu bisa terjadi karena tatanan pemerintah yang semakin kacau menghadapi banyak masalah dengan mengambil keputusan-keputusan tanpa pertimbangan matang.
“Keputusan ngasal asal populer, tapi dampaknya negatif, bagaikan Yo-Yo pula,” imbuhnya dalam postingan itu.
Lebih lanjut lagi pada postingan lain, Rizal Ramli menyebut kebijakan-kebijakan yang dibuat Jokowi tidak bermutu meskipun banyak memiliki pembantu dalam pengelolaan pemerintahan.
“Betul2 teka-teki : kok tidak ada saran kebijakan yg bermutu padahal ada Menko & Mentri2 Ekonomi, puluhan Staff Ahli dan Staff Khusus,” tulis Rizal.
Bahkan ia juga menuding, Staff Ahli dan Staff Khusus yan direkrut Jokowi merupakan produk pejabat hasil dari kesepakatan politik sebelumnya.
“Itulah klo staffing hanya hasil politik utang budi,” tulisnya.
Terkait konsistenti pemerintah dalam membuat kebijakan khususnya persoalan minyak goreng, seorang Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah juga membenarkan kondisi tersebut .
“Inkonsistenti pemerintah dalam persoalan minyak goreng membuat publik kebingungan,” ujar Trubus seperti dilansir Hops.ID dari kanal YouTube metrotvnews pada Jumat, 29 April 2022.
Menurutnya lagi, pemerintah seperti tidak memiliki resep khusus menangani persoalan minyak goreng dari segala sisi.
Meski Bukan Anggota, Jokowi undang Presiden Ukraina Volodymyr Hadiri KTT G20 (IST)
Baca Juga: Masuk lingkaran partai penguasa, Masinton Pasaribu ungkap kebebasan berpendapat ruang publik makin terbatas
“Inkonsistensi itu menunjukkan pemerintah tidak punya resep, perencanaan yang matang terhadap solusi terkait persoalan minyak goreng. Baik dari tata kelola, pengawasan, dan sebagainya,” imbuhnya.
Bahkan ia tidak segan menempelkan kesalahan itu kepada para pembantu Presiden.
“Seharusnya Pak Jokowi punya Stafsus-Stafsus, ada KSP, ada Setkab, yang memberikan informasi yang akurat. Ini kesalahan tidak hanya Pak Jokowi, tapi bagaimana mekanisme prosedur itu diberikan kepada Presiden,” ujarnya lagi.
Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dinilai Trubus Rahadiansyah malah memberatkan posisi masyarakat. Harga-harga bahan pangan naik dan masyarakat akan menghadapi lebaran.***
