UPDATE

NASIONAL

Partai Politik Menjadi Penentu Masa Depan Bangsa: Saat Ini Cenderung Membawa Kehancuran

Apa jadinya kalau undang-undang yang membatasi kebebasan berpendapat, atau undang-undang anti-demokrasi, diberlakukan? Apakah bangsa ini akan menjadi lebih baik, atau malah membawa negara ini menjadi negara tirani menuju jurang kehancuran?

Artinya, parlemen mempunyai peran kritikal dalam menentukan nasib bangsa di masa depan, menentukan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

Semua ini tergantung dari partai politik, apakah dapat mengendalikan parlemen dan membuat undang-undang yang pro-rakyat, apakah dapat mengawasi presiden secara efektif, atau malah mendukung presiden menjalankan roda pemerintahan secara tirani?

Kalau parlemen menjalankan fungsinya secara benar, maka fungsi presiden menjadi tidak terlalu penting lagi. Pemilihan presiden (Pilpres) bukan lagi merupakan peristiwa istimewa.

Pilpres menjadi lebih sederhana, hanya fokus kepada calon presiden yang mampu taat hukum berdasarkan rule of law, serta bermoral dan beretika tinggi. Permasalahan kementerian teknis dapat dengan mudah diselesaikan oleh para teknokrat dalam bidangnya masing-masing.

Karena, tugas utama presiden hanya menjalankan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Apabila presiden tidak taat dan menyimpang dari peraturan dan undang-undang tersebut, maka parlemen wajib menegur, kalau perlu memberhentikan presiden dalam hal terjadi pelanggaran berat, misalnya pelanggaran konstitusi, pelanggaran HAM atau pelanggaran berat lainnya.

Karena itu, partai politik tidak perlu memagari kekuasaannya dengan menetapkan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) menjadi 20 persen.

Sebaliknya, semakin banyak calon presiden, semakin baik bagi bangsa ini, dan semakin besar kemungkinan mendapat calon presiden yang taat hukum dan bermoral tinggi, yang dapat menjalankan peraturan dan undang-undang secara adil.

Partai politik tidak boleh menjadikan presiden sebagai ‘Petugas Partai’. Setiap orang yang menjadi presiden wajib membebaskan dirinya dari identitas partai politik.

Mereka harus bersumpah untuk taat pada semua peraturan dan undang-undang, serta konstitusi.

Partai politik yang menyatakan presiden (dan Kepala Daerah) sebagai ‘Petugas Partai’ secara jelas berniat melanggar konstitusi. Karena, partai politik secara konstitusi mengendalikan parlemen, dan kini juga berniat mengendalikan presiden sebagai ‘Petugas Partai’, melanggar fungsi parlemen sebagai pengawas presiden, dan menciptakan tirani partai politik.

Penyatuan fungsi eksekutif dan parlemen oleh partai politik sedang berlangsung sangat cepat di era reformasi, terus berkembang dan memburuk sejak 2014 ketika pengusaha ikut mengatur calon presiden.

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)
1 2 3

Bagaimana reaksi Kamu?

Diskusi

Terkait

Tampilkan Lainnya Loading...Tidak ada lagi data informasi lainnya.