UPDATE

EKONOMIFINANSIAL

Dibalik Efisiensi Uang Negara Malah Lari ke Proyek Influencer Rp14,7 Miliar

BANDA ACEH – – Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni,Raffi Ahmad, akhirnya angkat bicara terkait polemik pengadaan jasa pemengaruh atau influencer senilai Rp14,7 miliar di dua kementerian yang dikaitkan dengan perusahaannya, PT Rans Animasi Indonesia.

Raffi mengaku telah berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2024 mengenai aktivitasnya sebagai pekerja seni yang tetap menerima endorsement dan kerja sama profesional meski telah menjabat sebagai pejabat publik.

Ia juga menyatakan siap menjalani pemeriksaan oleh lembaga pengawas maupun auditor negara terkait kerja sama perusahaan tersebut dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Pada 2024, saya telah berkonsultasi dengan KPK mengenai kelanjutan pekerjaan saya sebagai pekerja seni, termasuk dalam menerima endorsement dan kerja sama lainnya,” kata Raffi dalam video yang diunggah melalui akun Instagram @ukp_mudaseni_raffiahmad berkolaborasi dengan akun @raffinagita1717, Selasa (17/11/2026).

Menurut Raffi, hasil konsultasi saat itu menyatakan aktivitas profesionalnya sebagai pekerja seni yang tetap menerima kerja sama tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Dari hasil konsultasi itu, KPK menyampaikan bahwa aktivitas tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku,” katanya.

Meski demikian, Raffi mengakui bahwa jabatan kenegaraan yang diembannya melekat dengan aspek etika, kepatutan, dan kepercayaan publik yang harus menjadi pertimbangan dalam setiap keputusan.

“Oleh karena itu, saya menjadikan kejadian ini sebagai pembelajaran dan berkomitmen untuk lebih berhati-hati agar kekeliruan serupa tidak terulang,” ujarnya.

Raffi juga menyatakan kesiapannya untuk diperiksa Inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kerja sama perusahaannya dengan kedua kementerian tersebut.

Total nilai kerja sama selama periode 2024-2026 mencapai Rp14,7 miliar.

“Apabila terdapat temuan atau kekurangan dalam prosedur, kami siap menjalankan tindak lanjut sesuai hasil pemeriksaan,” katanya.

Dugaan Korupsi

Sebelumnya, KPK merespons temuan investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai pengadaan jasa pemengaruh di dua kementerian selama periode 2024-2026 dengan total anggaran mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,7 miliar.

KPK menyatakan tengah mendalami apakah temuan tersebut mengandung unsur tindak pidana korupsi sekaligus memastikan apakah perkara tersebut masuk dalam ranah kewenangan lembaga antirasuah.

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)
1 2 3

Bagaimana reaksi Kamu?

Diskusi

Terkait

Tampilkan Lainnya Loading...Tidak ada lagi data informasi lainnya.