UPDATE

EKONOMIFINANSIAL

Dibalik Efisiensi Uang Negara Malah Lari ke Proyek Influencer Rp14,7 Miliar

“Nanti kami lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/11/2026) malam.

Budi mengatakan, pendalaman juga diperlukan untuk memastikan apakah substansi temuan tersebut termasuk dalam yurisdiksi dan kewenangan KPK.

“Apakah kemudian masuk ke dalam kewenangan KPK atau tidak? Tentu itu juga menjadi salah satu basis apakah kemudian KPK bisa melakukan tindak lanjut atau tidak,” tambahnya.

Terkait dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan jasa pemengaruh tersebut, Budi meminta kedua kementerian terkait melakukan evaluasi internal secara menyeluruh terhadap proses pengadaan barang dan jasa.

“Langkah pertama yang penting dilakukan adalah institusi terkait melakukan evaluasi atas proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan tersebut. Bagaimana tahap perencanaannya, pelaksanaannya, dan juga tentunya evaluasinya,” tegas Budi.

Polemik ini mencuat setelah ICW mempublikasikan hasil investigasinya pada 9 November 2026. ICW menemukan delapan paket pengadaan jasa influencer yang dikontrakkan kepada PT Rans Animasi Indonesia.

Rinciannya, lima paket pengadaan berasal dari Kemendikbudristek pada tahun anggaran 2024, sedangkan tiga paket lainnya berasal dari KKP selama periode 2025-2026.

Akumulasi nilai seluruh paket tersebut mencapai Rp14,7 miliar.

Dalam temuan ICW, keluaran pengadaan jasa tersebut meliputi penayangan konten promosi melalui platform media sosial Instagram, TikTok, serta kanal YouTube resmi RANS Entertainment.

Kontrak juga mencakup kehadiran figur publik berinisial RA, yang kini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, dalam sejumlah acara resmi kementerian.

ICW menyoroti proses pengadaan yang diduga mengarah pada satu penyedia jasa tunggal atau single provider, sehingga berpotensi membatasi persaingan dengan penyedia jasa pemengaruh lainnya.

Selain itu, ICW juga mengidentifikasi potensi konflik kepentingan karena Raffi Ahmad merupakan pejabat publik yang memiliki keterkaitan dengan perusahaan penerima kontrak pengadaan tersebut.

RANS Klaim

Menanggapi temuan ICW dan sorotan publik, manajemen PT Rans Animasi Indonesia telah menyampaikan klarifikasi melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 November 2026.

Dalam keterangannya, RANS menyatakan seluruh kerja sama bisnis, baik yang dilakukan perusahaan maupun anak usahanya dengan instansi pemerintah, dijalankan secara profesional melalui kanal resmi pengadaan, seperti Inaproc.id dan e-catalogue.com.

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)
1 2 3

Bagaimana reaksi Kamu?

Diskusi

Terkait

Tampilkan Lainnya Loading...Tidak ada lagi data informasi lainnya.