Efek nikmat transaksional dari buah “kutukan” ambang batas itu, meninggalkan rakyat jauh dibelakang, di pinggiran tebing kebingungan. Sebaliknya memproduksi nikmat-nikmat sesaat tapi nyata, kepada semua elite politik di semua lini, eksekutif, legislatif dan yudikatif, wabilkhusus yang di naungi kubu koalisi.
Ditambah dua sang penikmat pendatang baru, -tapi sekaligus menjadi pelengkap penderita rakyat,- yakni tim relawan yang seringkali berganti kulit menjadi “buzzerr” alias pendengung. Plus lembaga survei spesialis pesanan.
Prof. Jimly Asshidiqie melalui percakapan WhatsApp mengatakan, ke depan ada efek yang berbahaya dari oligarki yang terlalu lama beroperasi dan seperti dibiarkan begitu saja oleh elite politik sebagaimana adanya.
“Ini bisa jadi ‘the real oligarch’ dengan tampilan baru”. Mantan Ketua MK (Mahkamah Konstitusi) itu menegaskan, kalau selama ini biasanya sang oligarch di mana-mana tampil di belakang layar. Kini di Indonesia”, katanya, malah muncul oligarch model baru.
Tampil di depan layar (televisi) dengan menggenggam empat cabang kekuatan sekaligus, yaitu (1) State, (2) Dunia Usaha, (2) Industri media dari hulu ke hilir dan (4) dengan mudah dapat menjadi ketua dewan pembina ormas-ormas civil society dengan cara menebar sumbangan.
Anggota DPD dapil DKI Jakarta itu mengatakan, “inilah yang saya namakan “new-totalitarianism” (totaliterianisme baru), – yang sejak 2016 sudah saya bahas dalam buku saya “Gagasan Konstitusi Sosial” (LP3ES, 2016) – sebagai “Quadru-Politica” dalam arti makro (outer structure of power) yang saya bedakan dari pengertian mikro “Quadru-Politica” (inner structure of power) yang meliputi cabang eksekutif, legislatif, yudikatif dan cabang campuran.
Lebih jauh Jimly mengatakan, “lihatlah betapa dia (totaliterianisem baru) itu, berhasil menyihir semua tokoh datang mengunjunginya, seolah dia saja yang kuat, penentu masa depan bangsa. Bayangkan seandainya presiden RI kelak sebagai kreasi oligarch depan layar (televisi) begini, akan tunduk cium kaki seminggu sekali selama 5 tahun”, tulis Prof. Jimly.
Dia pun menyebut sebagai perbandingan, dengan mengatakan dapat ditelaah juga mengenai pengusaha konglomerat lainnya. Sang konglomerat itu dalam pemantauan Jimly, juga telah berhasil menguasai industri media dari hulu ke hilir.
Sekarang juga membuat dan memimpin partai politik. Ujungnya dia tinggal sebar sumbangan ke ormas-ormas untuk jadi ketua dewan pembina. “Fenomena ini merusak demokrasi,” tandas mantan Ketua MK (Mahkamah Konstitusi) itu.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru