“Pemberitahuan itu disampaikan kepada subyek data pribadi dan Lembaga Pelaksana Pelindungan Data Pribadi (LPPDP). Pemberitahuan minimal harus memuat data pribadi yang terungkap,” lanjutnya.
Ditambahkan Pratama saat ini yang terpenting adalah segera membentuk lembaga pengawas PDP atau apapun namanya, Komisi PDP misalnya.
Ini sudah diamanatkan UU PDP agar presiden membentuk Komisi PDP segera setelah UU berlaku.
Komisi PDP ini nanti yang tidak hanya mengawasi namun juga melakukan penegakan aturan serta menciptkan standar keamanan tertentu dalam proses pengolahan pemrosesan data.
“Dalam kasus kebocoran data seperti MyPertamina ini, bila ada masyarakat yang dirugikan bisa nantinya melakukan gugatan lewat Komisi PDP,” pungkasnya.
Di tempat terpisah, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan, pihaknya kini tengah melakukan pengecekan serta memastikan bahwa sistem MyPertamina tidak bobol.
“Pertamina dan Telkom sedang melakukan investigasi bersama untuk memastikan keamanan data dan informasi terkait MyPertamina,” ucap Irto kepada Tribunnews, Kamis (10/11/2022).
Adapun data yang dijual oleh Bjorka berisikan sejumlah informasi meliputi nama, email, NIK, NPWP, nomor telepon, jenis kelamin, hingga pendapatan harian, bulanan dan tahunan.
Dalam situs tersebut, Bjorka menuliskan bahwa MyPertamina adalah platform layanan finansial digital dari BUMN Pertamina yang terintegrasi dengan aplikasi LinkAja.
“Aplikasi ini digunakan untuk pembayaran nontunai saat mengisi bahan bakar minyak di SPBU,” tulis Bjorka di laman forum jual beli Breached, dikutip Kamis (10/11/2022).
Sebanyak 44 juta data yang diklaim milik MyPertamina tersebut dijual dengan harga 25 ribu dolar AS atau setara Rp392 juta.
Transaksi hanya bisa dilakukan lewat bitcoin.
Bjorka turut serta melampirkan contoh data yang ia bocorkan tersebut.
Dari sampel data yang diberikan, berisi data transaksi pengguna.
Diketahui sebelum membocorkan data yang diklaim milik MyPertamina, Bjorka sempat menyatakan niatnya untuk mendukung para pendemo yang meminta pembatalan kenaikan harga BBM.
Sebagai informasi, Bjorka merupakan sosok yang sama yang membocorkan data pejabat negara di Indonesia.
Mereka yang datanya pernah dibocorkan Bjorka diantaranya, Menpora Zainudin Amali, Mendagri Tito Karnavian, Kepala BSSN Hinsa Siburian, hingga data daftar pemilih milik KPU RI.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru