BANDA ACEH – Acara Debat Capres perdana yang berlangsung di KPU, Selasa (12/12) dengan tema Pemerintahan, Hukum, HAM, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik dan Kerukunan Warga, berlangsung sengit dan penuh gagasan.
Memasuki tema kehidupan demokrasi dan fungsi partai Politik, Capres Nomor Urut 1, Anies Baswedan mengutarakan bahwa partai politik harus mendapat kepercayaan rakyat.
“Persoalan demokrasi kita lebih luas dari segala persoalan kepada partai politik. Nah bagaimana untuk partai politik itu sendiri? Partai politik perlu mengembalikan kepercayaan, tapi di sini ada peran negara,” jelas Anies.
Lanjut Anies, adanya oposisi sangat penting untuk mengontrol negara.
“Adanya oposisi yang bebas untuk mengkritik pemerintah dan menjadi penyeimbang pemerintah,” ungkapnya.
Anies pun melanjutkan sikap otoritarianisme rezim pemerintah saat ini yang dianggap membungkam kebebasan berbicara dan berpendapat.
“UU ITE atau pasal 14-15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, itu semua membuat kebebasan berbicara menjadi terganggu. Oposisi kita saksikan minim sekali, adanya oposisi selama ini dan sekarang ujiannya adalah besok bisakah pemilu diselenggarakan dengan netralitas dengan adil dengan jujur,” tegasnya.
Setelah para capres saling menanggapi, Anies mendapat penegasan dari Capres Nomor Urut 2, Prabowo Subianto bahwa dirinya tak mungkin bisa menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2017 jika tidak ada partai politik.
Prabowo ingin menunjukan bahwa, partainya saat itu merupakan partai oposisi. Dan kehidupan saat itu sangat demokratis di bawah pemerintahan Joko WIdodo.
Anies lalu menanggapi, bahwa oposisi sangat penting dan sama-sama terhormat.
“Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Seperti disampaikan oleh Pak Prabowo, Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi,” ungkapnya.
“Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan, tidak berada dalam kekuasaan, membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha, karena itu harus berada di dalam kekuasaan, kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih soal uang, kekuasaan adalah kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat,” pungkasnya.
