BANDA ACEH – Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK), mengguncang panggung Politik dengan mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi demokrasi Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Dalam wawancara eksklusif dengan Renald Khasali di kanal YouTube, JK menyebut ada potensi satu putaran pemilu karena adanya bekingan kuat melalui media online dan kanal YouTube.
Menurut JK, Golkar awalnya menginginkan ketua partai menjadi calon presiden, namun kemudian beralih menjadi calon wakil presiden.
Setelah upaya tersebut tidak berhasil, Golkar mencari koalisi gabungan dari partai yang mendukung.
JK pun menyoroti isu biaya mahal untuk mendukung Munas Golkar.
“Banyak isu dan gosip, termasuk salah seorang Menko yang disebut-sebut sebagai pengganti Erlangga. Ini menciptakan goncangan di dalam Golkar,” ujar JK.
Pada pertemuan dengan Ganjar Pranowo, JK mengungkapkan bahwa ada perbedaan pilihan politik.
Meski tidak secara terbuka menyatakan dukungan, JK menekankan pentingnya netralitas, terutama sebagai Ketua Dewan Masjid.
“Tentu punya pilihan pribadi, namun sebagai ketua Dewan Masjid, saya harus netral,” kata JK.
Poin menarik lainnya muncul saat JK membahas penggunaan masjid untuk kampanye.
Meskipun ia mengakui bahwa masjid bisa digunakan untuk diskusi sosial, JK menegaskan bahwa kampanye sebaiknya dilakukan di luar masjid sesuai dengan undang-undang.
Dalam konteks ekonomi, JK mengkritik hilirisasi yang belum dinikmati sepenuhnya oleh bangsa Indonesia.
Ia menyoroti monopoli asing dalam sektor tambang nikel, mengakibatkan kerusakan lingkungan dan ketidaksetaraan dalam pendapatan.
“Kita harus siapkan engineer yang mampu, jangan takut memberikan fasilitas yang sama kepada rakyat kita,” tegas JK.
JK juga mengomentari hubungan geopolitik Indonesia, mengingat peran Cina yang semakin dominan dalam ekonomi global.
Ia memperingatkan agar tidak terjebak dalam hutang yang berdampak pada kedaulatan negara.
“Jangan sampai kita seperti negara-negara yang terjebak, seperti Sri Lanka yang harus menyerahkan aset-asetnya karena hutang,” ucap JK.
Komentar yang mencuri perhatian adalah ketidakpercayaan JK terhadap demokrasi yang dianggapnya telah terkooptasi oleh kepentingan pribadi dan keluarga.
Ia menyatakan bahwa batasan masa jabatan presiden bisa mencegah terjadinya dominasi keluarga dalam politik.
“Saya melihat bahwa presiden tidak seharusnya lebih dari 20 tahun. Sebab, setelah 10 tahun, kepentingan politik dan bisnis mulai menghancurkan demokrasi,” ujar JK.
Komentar-komentar kontroversial JK ini menciptakan gelombang diskusi di berbagai kalangan.
Dengan berbagai isu terungkap, apakah Indonesia akan melihat perubahan politik yang signifikan? Hanya waktu yang akan menjawabnya.
