Di sini pentingnya transisi pemeritahan tetap melanjutkan semangat Presiden Jokowi menyederhanakan birokrasi di kementerian/lembaga.
Dekan Fisip Universitas Pamulang ini menyatakan sulit untuk mengoptimalkan kalangan teknokrat di kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran mengingat terlalu banyak koalisi pendukung di belakangnya.
Hanya pemerintahan Presiden Bj Habibie yang pernah menerapkan komposisi kalangan profesional seterusnya selalu didominasi dari orang parpol.
“Saya kira akan sulit karena postur koalisinya sangat gemuk meskipun presiden teriliha punya otoritas memberhentikan dan mengangkat menteri tetapi tetap realitas politik presiden kerap kali tersandra dengan parpol pendukung,” tukasnya.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menuturkan bahwa wacana menambah kursi menteri muda tidak diperlukan.
Menurutnya, presiden terpilih Prabowo harus melanjutkan postur kabinet yang dibentuk Presiden Jokowi karena sudah cukup ideal dan ramping.
Ujang haqul yakin nomenklatur menteri muda akan mendapat kritik keras dari publik juga membuat bengkak anggaran negara.
“Itu harus diperhatikan oleh Pak Prabowo seperti yang diharapkan masyarakat agar kabinet menteri haruslah proporsional serta bisa bekerja,” ucapnya.
Dosen Universitas Al Azhar itu juga sepakat dengan kritik yang pernah disampaikan tokoh nasional Megawati Soekarnoputri dan Jusuf Kalla bahwa menteri muda justru malah sebagai pembagian kekuasaan yang mandul.
Menteri muda, menurut kedua tokoh tersebut juga pantang untuk didikte serta rentan terhadap politik pencucian uang.
“Saya sih sepakat memang menteri muda tidak akan ada kerjanya seperti staf muda presiden yang tidak bagus dan tidak efektif justru menjadi beban bagi Prabowo,” ungkapnya.
Ujang menilai presiden terpilih tinggal melanjutkan undang-undang yang sudah ada dengan menggunakan nomenklatur wakil menteri.
Hal itu agar Prabowo-Gibran bisa tetap harum namanya di awal pemerintahan tanpa kritik dari publik.
Dibahas Informal
Formasi kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran masih dibahas secara informal oleh koalisi pengusung.
Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono menyatakan akan menyerahkan seluruh hak prerogatif Prabowo Subianto sebagai Presiden RI terpilih untuk menentukan komposisi menteri di kabinet.
Pihaknya tidak akan mendikte apapun yang menjadi ketetapan Prabowo nantinya dalam menyusun kabinet menteri.
“Mengenai posisi kabinet itu adalah hak sepenuhnya presiden terpilih, jangan kita mendikte Presiden terpilih akan jumlah kabinet dan siapa yg mengisi,” kata Dave, Kamis (25/4/2024).
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru