BANDA ACEH – Jauh sebelum Pilpres 2024 digelar, yaitu pada 2022, perbincangan publik mengenai penjegalan terhadap Anies Baswedan sudah mencuat. Bahkan disebut-sebut memenjarakan Anies adalah salah satu jalan untuk menjegalnya mengikuti Pilpres 2024 yang dilakukan oleh penguasa.Narasi perubahan yang diusung Anies bersama para pendukungnya dianggap tak sejalan atau bahkan melawan penguasa yang sudah tegas ingin memperpanjang kekuasaannya setelah Pilpres. Penguasa melalui All Jokowi‘s Men dan upaya sistematis menjegal Anies membuat Anies yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar di Pilpres akhirnya terjungkal.
Selepas Pilpres, Anies yang sempat didukung oleh tiga partai Politik ketika Pilpres untuk maju dalam Pilgub Jakarta 2024, akhirnya gagal setelah ketiga parpol tersebut, yaitu PKS, PKB, dan NasDem berbalik arah menjadi pendukung kubu kekuasaan.
Baru-baru ini, Anies terang-terangan menyebut semua parpol tersandera kekuasaan. Anies yang ditinggal tiga parpol pendukungnya itu dituntut untuk masuk parpol agar tidak bernasib seperti sekarang. Namun, Anies menyebut tak bisa begitu saja gabung ke parpol yang ada.
“Kalau masuk partai, pertanyaannya partai mana yang sekarang tidak tersandera kekuasaan? Jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam,” kata Anies dalam siaran live streaming yang dilakukan di akun Youtube-nya, Jumat (30/8/2024). Pada tayangan tersebut Anies menggarisbawahi, fenomena itu telah ia temui selama melewati masa kontestasi Pilpres hingga Pilkada 2024.
Ditakuti Penguasa dan Dijegal
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mencermati hambatan yang dialami Anies sehingga saat ini gagal maju pada Pilkada Jakarta 2024.
Menurut Dedi, kendala pengusungan Anies sudah terjadi sejak Pilpres 2024. Salah satunya dengan munculnya wacana di Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memaksa Anies menjadi tersangka dengan dugaan korupsi Formula E.
“Itu indikasi Anies sejak awal dimusuhi oleh penguasa. Karena KPK, hanya mungkin dikendalikan penguasa,” kata Dedi kepada di Jakarta, Jumat (6/9/2024).
Saat ini, ujar Dedi, kondisinya tidak jauh berbeda, PKB, NasDem, dan PKS sudah menyatakan dukungan kepada Anies untuk Pilkada Jakarta 2024. Namun, perubahan serentak terjadi bersamaan dengan peralihan dukungan partai ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang megindikasikan ada gerakan anomali di parpol-parpol tersebut.
“Bukan tidak mungkin, tuduhan “hukum” yang semula diarahkan langsung pada Anies gagal, tetapi berhasil ketika diarahkan ke elite-elite parpol,” ucap Dedi.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru