Menurut penggugat, Kementerian Hukum dan HAM sebagai tergugat II melakukan hal yang sama karena mengesahkan kepengurusan PDIP yang diperpanjang hingga 2025 oleh Megawati padahal sesuai aturan partai ketua umum haruslah dipilih melalui kongres.
“Oleh karenanya SK rekomendasi calon kepala daerah dari ketua umum (PDIP) diduga cacat hukum karena tidak lagi berwenang untuk mengangkat dan melantik pengurus baru PDIP untuk tahun 2019-2024 hingga 2025,” demikian kata Anggiat BM Manalu, kuasa hukum Djupri cs.
Selain ke PN Jakpus, Djupri cs juga mendaftarkan gugatan terkait keabsahan pengurus DPP PDIP yang diperpanjang Megawati ke PTUN Jakarta. Gugatan didaftarkan Senin kemarin dan teregister dengan Nomor Perkara 311/G/2024/PTUN.JKT dan tergugat Kementerian Hukum dan HAM.
Kami memakai cookie agar situs berjalan dan aman, untuk statistik pembaca, dan untuk menayangkan iklan. Anda dapat menerima semuanya atau hanya cookie penting. Baca Kebijakan Cookie