BANDA ACEH – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buru-buru melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur nonaktif Bengkulu, Rohidin Mersyah (RM) dkk karena khawatir barang bukti uang hasil pemerasan habis untuk serangan fajar.
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan, penyelidikan dugaan pemerasan terhadap pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu dan dugaan gratifikasi oleh Rohidin sudah dilakukan berbulan-bulan lalu dengan melakukan klarifikasi dan verifikasi dari pelapor.
“Dan Jumat kemarin, pelapornya menyampaikan akan ada penyerahan duit. Sehingga kami menurunkan tim untuk mengikuti itu, dan benar ada penyerahan, dan kita ikuti hingga penggeledahan, ditemukan sejumlah uang, termasuk bahwa ajudan yang bersangkutan yang nilainya Rp6,5 miliar,” kata Alex seperti dikutip RMOL, Senin, 25 November 2024.
Alex memastikan, uang Rp6,5 miliar tersebut sudah terkumpul sejak beberapa lama dan dikumpulkan di ajudan Rohidin.
“Sebelum-sebelumnya seperti apa? ya sebelumnya pelapor nggak tahu, baru menduga akan ada penyerahan. Kemarin informasi itu yang diterima tim, ada penyerahan. Oh ini kan tinggal 3 hari pak, kenapa gak ditunggu setelah Pilkada misalnya? Kalau kita tunda nanti uangnya sudah habis. Dugaan kami seperti itu,” kata Alex.
Karena, kata Alex, berdasarkan hasil percakapan dari handphone yang diperoleh KPK, ditemukan adanya percakapan di WhatsApp terkait permintaan uang dari tim sukses Rohidin yang kembali maju sebagai calon Gubernur Bengkulu pada Pilkada 2024.
“Kami khawatir kalau lewat itu (pencoblosan Pilkada 2024), ya sudah selesai sudah semua sudah terbagi. Makanya kami memutuskan melakukan penindakan sekarang,” kata Alex.
Alex memastikan, penangkapan dan penetapan tersangka Rohidin tidak akan mengganggu proses Pilkada Serentak di Bengkulu.
“Apakah itu tidak mengganggu? Oh nggak, nanti kan di dalam pencoblosan nanti, yang bersangkutan kan masih ada, bukan dicoret loh, tidak. Jadi bukan terus kemudian dengan kita tetapkan sebagai tersangka kemudian nama yang bersangkutan itu dicoret dalam pemilihan besok, nggak. Surat suaranya pasti sudah ada kan, gak mungkin juga diganti atau dibatalkan,” jelas Alex.
Bahkan, kata Alex, jika Rohidin-Meriani terpilih, maka tetap akan dilantik, namun langsung diberhentikan.
“Sebelumnya kan seperti itu pernah KPK itu melakukan OTT Bupati di Jawa Timur itu, terpilih dia, tetap dilantik, tapi kemudian setelah itu baru diberhentikan,” kata Alex.
“Jadi mekanisme pilkada itu masih tetap berlangsung, tidak ada persoalan. Silakan rakyat yang menentukan pilihan-pilihan. Tetapi penegakan hukum juga harus dilakukan konsisten sesuai dengan kecukupan alat bukti,” sambungnya.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru