BANDA ACEH – Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terus bermanuver untuk menghindari ancaman penjara usai jadi tersangka di kasus suap Harun Masiku, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setelah sesumbar klaim miliki video pejabat dan petinggi negara korup, ‘anak emas’ Ketum Megawati Soekarnoputri itu juga diduga mengerahkan tim pendengung alias buzzer untuk membuat narasi tandingan di jagat maya.Diduga para buzzer dikumpulkan dalam satu grup WhatsApp, bernama ‘Bukan Mulyono’. Beredar juga tangkapan layar berisikan percakapan soal arahan isu apa saja yang wajib didengungkan, lengkap dengan upah kerja untuk mereka.
Dilihat Inilah.com Selasa (31/12/2024), dalam percakapan itu, akun bernama ‘Boss’ beri arahan ke para buzzer untuk membuat konten di media sosial. Kontennya itu soal tuduhan Hasto sebagai tersangka yang mana merupakan pengalihan isu kenaikan PPN 12 persen.
“Malam teman-teman. Angkat isu PPN 12 persen sebagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Mulyono. Tuduhkan bahwa Hasto menjadi tersangka untuk mengalihkan perhatian dari isu PPN 12 persen,” tulis pesan tersebut.
‘Boss’ juga meminta para buzzer untuk membangun Narasi bahwa kasus Hasto adalah bentuk kriminalisasi yang dilakukan atas perintah Mulyono–Presiden ke-7 RI Joko Widodo–kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
Upah dari konten yang dibuat para buzzer pun beragam, menyesuaikan jumlah pengikut di media sosial. Dihargai mulai dari Rp350.000 sampai ke angka Rp5.000.000 per unggahan di platform X (Twitter) dan Instagram. Para buzzer yang bersedia menjalankan misi juga diwajibkan memiliki akun TikTok.
Mereka juga memberikan catatan penting untuk buzzer yang ingin mendapatkan penghasilan. Mereka diwajibkan mempunyai akun media sosial TikTok untuk meningkatkan impresi masyarakat. Diwajibkan juga para buzzer untuk berinteraksi di kolom komentar.
Bayaran untuk komentar dihargai Rp1.000 untuk satu komentar dengan akun bebas atau tidak ada kriteria khusus. “Hanya menerima akun organik (bukan suntikan atau followers palsu),” tulis keterangan catatan penting itu.
Sebelumnya, politikus PDIP Mohamad Guntur Romli menyatakan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memiliki kartu AS para pejabat yang diduga melakukan korupsi. Dia mengklaim, bukti ini mengubah peta pemberantasan di Indonesia.
“Ini video-video nanti kalau dirilis, akan menggemparkan, akan mengubah peta pemberantasan korupsi, opini publik dan luar biasa. Karena yang akan disebut nama-namanya dan bukti-buktinya nanti sungguh mencengangkan,” kata Guntur dalam cuplikan video yang diunggah akun Twitter/X @Anak_Ogi, dikutip Jumat (27/12/2024).
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru