UPDATE

NASIONAL

BPN Akui Tak Tahu Soal Penerbitan SHGB, Jokowi Ungkap Pagar Laut dari Banten hingga Jawa Timur

Ratusan bidang tersebut terdiri dari 234 bidang Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang SHGB atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, 9 bidang atas nama perseorangan.

Selain itu, ditemukan juga 17 bidang Sertifikat Hak Milik di kawasan tersebut yang t diterbitkan pada 2023.

Nusron Wahid menyampaikan, telah menemukan ada praktik ilegal dalam penerbitan SHGB dan SHM pagar laut Tangerang oleh pejabat di kementeriannya. 

Tindakan pejabat ATR/BPN yang melanggar pidana itu dia sebut sebagai maladministratif.

“Itu karena dianggap tidak prudent dan tidak cermat. Inspektorat kami sudah memeriksa selama empat hari, dan semua pihak terkait sudah diperiksa,” ujarnya, dikutip dari Kompas.com, Sabtu (25/1/2025).

Dia bilang, jika dari hasil koordinasi pengecekan tersebut sertifikat yang telah terbit terbukti berada di luar garis pantai, akan dilakukan evaluasi dan peninjauan ulang.

“Jika ditemukan cacat material, cacat prosedural, atau cacat hukum, sesuai dengan PP (Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021), maka sertifikat tersebut dapat dibatalkan tanpa harus melalui proses pengadilan, selama usianya belum mencapai lima tahun,” tegasnya.

Sebagai komitmennya menguak kasus ini, Nusron membatalkan 50 sertifikat tanah yang diduga tidak sesuai dengan hukum.

Langkah itu dilakukan usai pihaknya melakukan investigasi terhadap dokumen yuridis, prosedur administrasi, dan kondisi fisik material tanah. 

Dalam prosesnya, Nusron juga menandatangani Permohonan Pembatalan SK SHGB dan SHM yang diajukan oleh Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Tangerang dan langsung disetujui oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten.

Tanggapan Warga Soal Pembatalan SK SHGB dan SHM 

Pembatalan SK SHGB dan SHM tersebut ditanggapi Rudianto (35) Ketua RT 06 Kejaron 11 mengungkap bagaimana batas empang, yang dulu menjadi pemisah antara daratan dan lautan, kini telah tergerus. 

Rumah serta empang milik warga yang dulunya berdiri kokoh tak jauh dari tepi pantai Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang itu kini harus berpindah jauh dari bibir laut, menjauh dari ancaman air yang semakin mendekat.

“Kalau empang sih memang dulu batasnya, kalau nggak salah, itu yang ada patokannya tuh di sana (menunjuk tumpukan bambu), yang paling tengah tuh. Itu empang,” kata Rudianto. 

Memang, sejak tahun 2000-an, air laut mulai merangsek lebih jauh ke daratan, bahkan mengancam keberadaan empang yang dulunya menjadi tumpuan hidup sebagian warga. 

Ia masih mengingat betul perubahan daratan pinggir laut yang kini telah berubah menjadi air laut sepenuhnya.

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)
1 2 3 4

Bagaimana reaksi Kamu?

Diskusi

Terkait

Tampilkan Lainnya Loading...Tidak ada lagi data informasi lainnya.