UPDATE

NASIONAL

BPN Akui Tak Tahu Soal Penerbitan SHGB, Jokowi Ungkap Pagar Laut dari Banten hingga Jawa Timur

Hampir satu kilometer yang dahulu daratan, kini telah menjadi perairan.  

“Air sudah mulai ke sini, karena abrasi dekat empang itu,” tambah Rudianto.

Perubahan ini pun membuat sebagian besar warga yang memiliki empang memilih untuk tidak lagi merawatnya, karena usaha itu sia-sia jika nantinya harus digusur oleh air laut.

Desa Kohod kini menjadi saksi bisu dari dampak abrasi laut yang semakin menghantui kehidupan warga setempat.

Dulu, wilayah ini adalah rumah bagi banyak keluarga yang menggantungkan hidupnya pada laut dan empang, namun kini mereka harus menghadapi kenyataan pahit bahwa tanah yang mereka huni semakin tergerus oleh waktu dan alam.

KKP Periksa Perusahaan Pemilik SHGB

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengatakan pihaknya sedang memeriksa perusahaan yang disebutkan oleh Nusron terkait pagar laut Tangerang. Sakti juga mengakui sempat terkejut saat mengetahui area pagar laut itu memiliki SHGB.

“Kenapa saya kaget? karena tidak boleh ada sertifikat di dalam laut. Itu enggak bisa. Undang-undangnya kan begitu mengatakan. Jadi kalau sampai ada. Wah, baru saya kepikir. Oh ini tujuannya untuk ke sana. Kalau gitu ini bisa jadi untuk kepentingan reklamasi,” jelasnya, dilansir dari Kompas.com, Sabtu.

Namun, dia menyatakan tidak bisa menunjuk langsung soal keterikatan perusahaan yang diberi sertifikat pagar laut.

ATR Tak Tahu Soal penerbitan SHGB dan SHM

Terkait hal tersebut, mantan Menteri ATR/ BPN Raja Juli, mengaku tidak tahu mengenai penerbitan SHGB dan SHM di perairan Tangerang. 

Tanggapan itu menjawab pernyataan bahwa sertifikat pagar laut sudah terbit sejak 2023, di mana kala itu dia menjabat sebagai Wakil Menteri ATR.

“Saya, haqqul yaqin penerbitan sertifikat-sertifikat tersebut di luar pengetahuan menteri, wamen, dan para pejabat di Kementerian,” kata Raja Juli, dilansir dari Kompas.com, Sabtu.

Pria yang kini menjabat sebagai Menteri Kehutanan itu menyampaikan sesuai Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2022, penerbitan SHGB adalah wewenang Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kabupaten Tangerang dan pembatalannya dilakukan oleh Kakanwil Banten.

“Kakanwil Banten satu level di atas Kakantah. Begitulah regulasi yang berlaku,” pungkasnya.

“Sesuai Permen 16 tahun 2022, terutama Pasal 12 secara terang-benderang menjelaskan bahwa penerbitan SHGB di lokasi tersebut adalah wewenang Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kabupaten Tangerang,” tegasnya.

“Begitulah regulasi yang berlaku. Sekitar 6-7 juta penerbitan sertifikat tiap tahunnya didelegasikan wewenang penerbitannya kepada Kakantah di Kabupaten Kota se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke,” sambungnya.

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)
1 2 3 4

Bagaimana reaksi Kamu?

Diskusi

Terkait

Tampilkan Lainnya Loading...Tidak ada lagi data informasi lainnya.