Tanggapi Kemendagri, Aceh: Status 4 Pulau Harus Berdasar Kesepakatan Gubernur 1992

BANDA ACEH – Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh, Syakir, menanggapi alasan yang diberikan pihak Kemendagri sebagai landasan penetapan status kepemilikan 4 pulau di perbatasan Aceh dan Sumut. Ia menegaskan, bahwa keempat pulau itu sah statusnya dimiliki Aceh dengan mengacu pada kesepakatan bersama tahun 1992 antara Gubernur Aceh dan Gubernur Sumut yang disaksikan Mendagri saat itu.

Tanggapan itu disampaikan Syakir merespon alasan yang disampaikan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Safrizal Zakaria Ali, pada Rabu (11/6) yang mengatakan bahwa batas wilayah darat menjadi patokan pengambilan keputusan penetapan status kepemilikan 4 pulau, karena wilayah laut antara Aceh dan Sumut belum ditentukan hingga saat ini.

“Harusnya kan ditetapkan dulu garis batas laut karena sudah ada kesepakatan Gubernur Aceh dan Gubernur Sumut pada tahun 1992 yang sampai dengan saat ini belum ada kesepakatan kedua gubernur yang merubah garis batas laut tersebut,” kata Syakir, Kamis, (12/6/2025).

Syakir mengatakan, kalau mengacu pada perspektif geografis benar adanya empat pulau itu lebih dekat dengan Tapteng.

“Namun, karena ada kesepakatan 1992 antar dua gubernur, disaksikan Mendagri Rudini pada waktu itu, maka kesepakatan Tahun 1992 menjadi acuan dalam penegasan batas laut sekaligus kepemilikan 4 pulau tersebut,” sebut Syakir.

Syakir menambahkan, dengan pernyataan Kemendagri itu semestinya jangan ditetapkan dulu empat pulau tersebut karena masih ada sengketa.

Syakir mengingatkan Permendagri 141 Tahun 2017 tentang penegasan batas daerah, pada Pasal 3 ayat (2) huruf f, disebutkan dokumen penegasan batas daerah antara lain : kesepakatan tentang batas daerah yang pernah dibuat Pemda yang berbatasan.

Dalam lampiran Permendagri dimaksud juga diterangkan tahapan penegasan batas daerah di laut melalui pengecekan di lapangan dilakukan dengan mengumpulkan semua dokumen terkait dengan penentuan batas daerah di laut seperti peta dasar dan dokumen lain yang disepakati para pihak. Kemudian dilakukan pelacakan batas dengan pemasangan Titik Acuan berupa Pilar atau langsung didirikan Pilar Batas Permanen di Titik Acuan. Selanjutnya dilakukan pemasangan pilar di Titik Acuan.

“Perintah regulasi itu sudah jauh hari dilakukan Aceh dan Sumut berdasarkan kesepakatan bersama tahun 2002 antara Tim Penegasan Batas Daerah Aceh dan Sumut,” tambahnya.

Syakir mengingatkan, terkait kesepakatan batas darat sudah pernah dijelaskan dalam surat Gubernur Aceh 4 Juli 2022. Surat ini tanggapan terhadap Surat Gubernur Sumut Nomor 125/6614 terkait kepemilikan empat pulau.

Banda Aceh

14.00 WIB

27 °C

Hujan Ringan

Kota Langsa

14.00 WIB

30 °C

Cerah

Aceh Selatan

15.00 WIB

26 °C

Hujan Ringan

Aceh Tenggara

15.00 WIB

26 °C

Udara Kabur

Bali

15.00 WITA

30 °C

Hujan Ringan

Banten

15.00 WIB

32 °C

Hujan Ringan

Bengkulu

15.00 WIB

30 °C

Hujan Ringan

DI Yogyakarta

16.00 WIB

27 °C

Berawan

Jakarta Pusat

14.00 WIB

30 °C

Cerah

Jambi

16.00 WIB

29 °C

Cerah

Kalimantan Barat

15.00 WIB

31 °C

Hujan Ringan

Kalimantan Selatan

17.00 WITA

29 °C

Hujan Ringan

Kalimantan Timur

16.00 WITA

26 °C

Hujan Ringan

Kalimantan Utara

17.00 WITA

28 °C

Cerah Berawan

Kalimantan Tengah

14.00 WIB

33 °C

Hujan Ringan

Lampung

15.00 WIB

30 °C

Cerah Berawan

Nusa Tenggara Barat

15.00 WITA

26 °C

Cerah

Palu

16.00 WITA

25 °C

Hujan Ringan

Pangkal Pinang

15.00 WIB

31 °C

Cerah Berawan

Riau

15.00 WIB

30 °C

Cerah Berawan

Sumatera Selatan

15.00 WIB

30 °C

Cerah Berawan

Sumatera Utara

15.00 WIB

30 °C

Cerah

Sumatera Barat

15.00 WIB

26 °C

Cerah Berawan

Kepulauan Bangka Belitung

14.00 WIB

33 °C

Cerah

Kepulauan Riau

15.00 WIB

31 °C

Hujan Ringan

Jawa Barat

14.00 WIB

29 °C

Hujan Ringan

Jawa Tengah

14.00 WIB

33 °C

Cerah

Jawa Timur

14.00 WIB

35 °C

Cerah

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)