Pada versi Februari, tertulis bahwa Paiman menyelesaikan S2 dan S3 di UNPAD dan Universitas Indonesia, namun kemudian data tersebut diubah kembali dan Universitas Indonesia dihapus.
Paiman mulai dikenal secara nasional ketika mendirikan Relawan Sedulur Jokowi menjelang Pilgub DKI Jakarta 2012.
Setahun kemudian, ia mendapat posisi sebagai Komisaris PT Food Station Tjipinang.
Setelah Jokowi menjadi Presiden, Paiman diangkat sebagai komisaris di BUMN PGN (Perusahaan Gas Negara).
Pada tahun 2016, Paiman mengajukan gelar profesor dan mengklaim hanya butuh dua bulan untuk disetujui oleh Menteri Pendidikan kala itu.
Proses yang sangat cepat ini, ditambah dengan riwayat pendidikan yang tidak konsisten, memicu dugaan adanya fasilitasi politis dalam percepatan karier akademiknya.
Kekacauan data yang menyangkut riwayat akademik dan jabatan fungsional Paiman Raharjo menimbulkan kekhawatiran tentang integritas pejabat publik dan sistem pendidikan tinggi di Indonesia.
“Bagaimana mungkin seorang pejabat tinggi memiliki riwayat pendidikan yang berubah-ubah tiap tahun?” tulis seorang warganet dalam kolom komentar.
Hal ini juga memperberat beban mantan Presiden Joko Widodo, yang dalam beberapa waktu terakhir dihantam oleh berbagai isu kontroversial terkait pejabat-pejabat yang berasal dari lingkaran relawan pendukungnya.
Hingga kini, belum ada klarifikasi resmi dari Paiman Raharjo terkait perbedaan data tersebut.
Masyarakat tentunya menanti kejelasan mengenai kredibilitas dan keabsahan gelar akademik pejabat negara.
Pertanyaannya sederhana, di mana sebenarnya Paiman menyelesaikan S2 dan S3-nya?
Dan bagaimana ia bisa mendapatkan gelar profesor dalam waktu hanya dua bulan?



















































































































Komentar Terbaru