UPDATE

NASIONAL

Pemerintah Siapkan 1,3 Juta Kursi PPPK Paruh Waktu, BKN Desak Instansi Segera Rampungkan Seleksi

JAKARTA – Pemerintah menyiapkan 1,3 juta kursi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu sebagai langkah strategis menata aparatur sipil negara (ASN) sekaligus menghindari potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal bagi tenaga honorer. Skema PPPK paruh waktu diyakini sebagai solusi transisi dalam penataan ASN sesuai amanat Undang-Undang ASN.

Rekrutmen PPPK paruh waktu saat ini terbuka bagi instansi pusat maupun daerah. Sejumlah instansi sudah mulai mengajukan usulan pengangkatan tenaga non-ASN ke dalam skema tersebut. BKN memberikan tenggat waktu hingga 25 Agustus 2025 bagi instansi pemerintah untuk menyampaikan usulan formasi. Adapun penetapan Nomor Induk PPPK Paruh Waktu dijadwalkan berlangsung pada 28 Agustus hingga 30 September 2025.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan Arif Fakrulloh, menegaskan pentingnya percepatan proses ini. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Senin (25/8/2025) di Jakarta, ia meminta seluruh pengelola kepegawaian instansi bersinergi agar seleksi PPPK 2024 dapat segera tuntas. “Hal ini penting agar prioritas nasional dan potensi daerah selaras dengan pembangunan SDM sehingga kebutuhan ASN terpenuhi secara optimal dan tepat waktu,” ujarnya.

Berdasarkan laporan BKN, dari total 1.008.337 formasi PPPK penuh waktu yang dibuka pada seleksi 2024, sebanyak 875.934 formasi atau 87 persen telah terisi. Kekosongan formasi disebabkan ketiadaan pelamar yang memenuhi syarat, proses finalisasi yang belum rampung, serta sebagian instansi yang memilih tidak menggelar seleksi tahap II. Untuk mengatasi hal itu, BKN melakukan optimalisasi penempatan dengan tambahan 46.663 formasi, meski masih ada 5.455 formasi yang tidak terisi.

Sementara itu, usulan formasi PPPK paruh waktu sudah mencapai 1.068.495 atau 78 persen dari total potensi 1.370.523 orang. Namun, terdapat penolakan sebanyak 66.495 usulan, mayoritas karena pegawai tidak lagi aktif bekerja (41,6 persen) serta keterbatasan anggaran (39,7 persen).

Pengadaan PPPK 2024 sendiri dilakukan dengan mekanisme prioritas berurutan, yakni untuk pelamar prioritas (P1), eks tenaga honorer Kategori II (THK-II), tenaga Non-ASN yang sudah tercatat dalam database BKN, hingga tenaga Non-ASN yang masih aktif di instansi pemerintah.

RDP tersebut turut menghadirkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Baik BKN maupun KemenPANRB menegaskan bahwa percepatan pemenuhan kebutuhan ASN, baik penuh waktu maupun paruh waktu, menjadi agenda penting dalam mendukung pembangunan nasional serta menjaga keberlanjutan layanan publik di seluruh daerah.

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)

Bagaimana reaksi Kamu?

Diskusi

Terkait

Tampilkan Lainnya Loading...Tidak ada lagi data informasi lainnya.