BANDA ACEH – Di saat gelombang demonstrasi besar melanda Jakarta dan sejumlah kota di Indonesia dengan aksi ricuh dan pembakaran gedung DPRD, kondisi di Aceh terpantau relatif tenang. Pantuan media ini hingga Minggu (31/8/2025), tidak ada laporan unjuk rasa serupa yang berlangsung di Banda Aceh maupun daerah lain di provinsi ujung barat Sumatra tersebut.
Ketenangan ini kontras dengan situasi di ibu kota dan kota-kota besar lain, di mana aksi massa memprotes berbagai isu nasional, termasuk tunjangan anggota DPR, kebijakan ekonomi, serta kasus dugaan kekerasan aparat yang berujung pada kematian seorang pengemudi ojek online.
Meski tak terdampak langsung, Aceh tetap menghadapi dinamika sosial-politik yang kerap memicu perdebatan publik. Beberapa isu penting dalam beberapa bulan terakhir antara lain sengketa pulau dengan Sumatra Utara, penerapan hukum syariah, hingga sikap masyarakat terhadap pengungsi Rohingya.
Pada Juni 2025 lalu, warga Aceh sempat melakukan protes keras setelah beberapa pulau diklasifikasikan sebagai wilayah Sumatra Utara oleh Kementerian Dalam Negeri. Gelombang demonstrasi terjadi di Aceh Singkil dan Banda Aceh, bahkan meluas ke Jakarta oleh mahasiswa asal Aceh. Sengketa itu akhirnya diselesaikan setelah Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mengembalikan status pulau kepada Aceh.
Selain itu, pelaksanaan syariat Islam di Aceh kembali menjadi sorotan internasional pekan lalu. Dua pria dihukum cambuk di Banda Aceh karena berpelukan dan berciuman di ruang publik, diikuti delapan orang lain dengan pelanggaran berbeda. Hukuman tersebut menuai kecaman dari kelompok HAM dunia yang menilai praktik itu melanggar prinsip hak asasi.
Sementara itu, pengalaman traumatis terkait isu pengungsi Rohingya masih segar dalam ingatan publik. Pada akhir 2023, mahasiswa di Banda Aceh menggelar aksi penolakan dengan mengusir paksa pengungsi dari tempat penampungan. Aksi tersebut sempat memicu perhatian internasional dan kritik dari UNHCR.
Meski Aceh saat ini relatif tenang dibandingkan kota-kota besar lain di Indonesia, dinamika lokal menunjukkan bahwa potensi gesekan sosial tetap ada. Stabilitas daerah bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dan pusat dalam mengelola isu-isu sensitif yang menyentuh identitas, hukum, dan kemanusiaan.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
