Menurut Sulaiman, penyegaran pejabat di level eselon II, III, dan IV pada masing-masing SKPA penting dilakukan agar roda pemerintahan tidak stagnan dan tetap responsif terhadap tantangan pembangunan.
“Peremajaan bukan sekadar mengganti orang, tapi memastikan pejabat yang dipilih mampu memahami dan menjawab kebutuhan rakyat Aceh hari ini, sekaligus sejalan dengan arah RPJMA,” tambahnya.
Sorotan terhadap kualitas pejabat pemerintah Aceh ini hadir di tengah meningkatnya ekspektasi publik terhadap transparansi dan akuntabilitas birokrasi.
Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat sipil dan lembaga antikorupsi kerap mengkritisi penempatan pejabat yang tidak berbasis kompetensi, melainkan kepentingan politik.
Jika kondisi ini berlanjut, pembangunan Aceh dikhawatirkan hanya berjalan seremonial, tanpa capaian nyata sesuai indikator dalam RPJMA.
Oleh karena itu, ucap Sulaiman Datu. Maka, uji kompetensi yang sedang berlangsung dinilai sebagai momentum penting untuk memperbaiki kualitas birokrasi, sekaligus membangun kembali kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru