BANDA ACEH – Kepastian status ribuan tenaga kontrak Aceh kembali tertunda. Hingga kini, calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu belum bisa mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) karena proses di Badan Kepegawaian Aceh (BKA), Kementerian PANRB, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) berjalan lambat.
Selain R2-R3, ribuan tenaga honorer R4 Aceh juga masih menunggu kepastian pengisian DRH PPPK yang tak kunjung bisa diakses.
Keterlambatan ini menimbulkan keresahan di kalangan tenaga kontrak yang sedang menunggu kepastian status kepegawaian mereka.
Koordinasi terakhir antara aliansi PPPK dengan pihak BKA digelar pada Selasa (30/9/2025). Namun, sejumlah pejabat terkait tidak hadir sehingga penjelasan teknis hanya disampaikan staf Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pegawai, Dedek.
Menurut Dedek, BKA telah mengajukan permohonan perpanjangan waktu sekaligus persetujuan ke Kementerian PANRB. Namun, surat resmi dari kementerian hingga kini belum diterima.
“Kami belum menerima surat resmi dari Kemenpan RB. Informasi yang bisa kami sampaikan saat ini hanya menunggu kabar berikutnya,” jelas Dedek.
Sementara itu, Ketua Aliansi PPPK R2-R3 Aceh, Mursal Mardani, SH, menegaskan pentingnya keterbukaan informasi dari BKA agar keresahan para calon PPPK tidak semakin meluas.
“Aliansi berkomitmen terus memantau perkembangan dan menyampaikan update terbaru kepada publik, khususnya rekan-rekan PPPK paruh waktu yang belum mendapatkan formasi pada tahap sebelumnya,” ujarnya.
Mursal juga menambahkan, sesuai edaran terbaru BKN, batas akhir pengisian DRH seharusnya berakhir pada 27 September 2025. Namun hingga kini calon PPPK di Aceh belum memperoleh akses.
Tidak hanya PPPK R2-R3, ribuan tenaga honorer R4 Aceh juga menghadapi situasi serupa. Mereka masih menanti kepastian pengisian DRH agar status kepegawaian bisa segera jelas.
Seorang perwakilan honorer R4 Aceh menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin nasib mereka terabaikan.
“Kami berharap pemerintah pusat dan daerah segera memberikan kejelasan. Jangan sampai tenaga honorer R4 terpinggirkan dalam proses transisi menuju PPPK,” ungkapnya.
Para honorer R4 mendesak agar Pemerintah Aceh lebih serius mengawal proses pengajuan dan verifikasi data ke pemerintah pusat. (*)
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
