“Bahasa Aceh belum sepenuhnya terancam punah, tetapi gejala kemundurannya sudah terlihat di rumah tangga. Ini menjadi peringatan dini agar semua pihak bergerak,” tegasnya.
Menutup kegiatan, Kepala Disbudpar Aceh menyampaikan bahwa hasil FGD akan dilaporkan kepada Gubernur Aceh sebagai dasar pengambilan kebijakan, termasuk penguatan regulasi dan anggaran.
“Semoga rekomendasi yang kita hasilkan hari ini menjadi langkah nyata dalam menjaga kelestarian bahasa dan sastra Aceh, sehingga tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang di masa depan,” pungkas Almuniza.
FGD ini diikuti oleh 22 pembahas dari berbagai kalangan dan menjadi bagian dari implementasi Qanun Bahasa Aceh Nomor 10 Tahun 2022. Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi strategis untuk memperkuat penggunaan Bahasa Aceh di berbagai sektor, termasuk pendidikan, adat, dan ruang publik. []
Terkait
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru