Menurut Said, biaya politik justru berpotensi lebih mahal karena adanya praktik jual beli kursi DPRD, terutama di daerah dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang besar.
Alasan ketiga, Said Iqbal menilai pilkada melalui DPRD berpotensi memperbesar pengaruh pengusaha terhadap kebijakan daerah.
Said Iqbal menyebut kepala daerah akan lebih takut pada DPRD yang bisa menjatuhkan mereka di tengah masa jabatan.
“Peraturan daerah itu mengikat. Betapa berapa banyak menurut keyakinan buruh dan patut diduga para pengusaha melobi DPRD untuk menggolkankan kepentingan-kepentingan pengusaha agar dibuat perda yang merugikan kaum buruh dan masyarakat kecil,” jelasnya.
Dirinya menyampaikan tawaran Partai Buruh dan KSPI jika alasan pilkada langsung dianggap mahal.
Partai Buruh mengusulkan perubahan sistem saksi dan penguatan teknologi rekapitulasi suara.
“Kalau memang pilkada dianggap biayanya mahal, Partai Buruh dan serikat buruh KSPI menawarkan bahwa saksi itu dirubah sistemnya. KPPS wajib menembuskan rekapitulasi suara di tiap TPS ke partai politik peserta pemilu melalui Sirekap,” kata Said Iqbal.
Ia menilai, dengan perbaikan sistem rekapitulasi dan transparansi data suara, biaya politik dapat ditekan tanpa harus mengorbankan prinsip demokrasi langsung.
“Biaya tinggi itu bukan pelaksanaan pilkada, biaya tinggi itu adalah politik uang,” pungkasnya
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru