Ade juga menegaskan bahwa perkara ini memiliki karakter hukum yang berbeda, karena mencakup delik aduan absolut dan delik umum. Oleh sebab itu, kajian hukum bersama penyidik Polda Metro Jaya masih terus dilakukan.
Lebih lanjut, Ade menegaskan bahwa sikap Peradi Bersatu sangat bergantung pada arahan Joko Widodo sebagai pihak yang merasa dirugikan.
“Kami menunggu konfirmasi dari Bapak Ir. Joko Widodo. Apakah beliau berkenan mengikuti proses perdamaian atau tidak. Jika itu dimungkinkan dan menjadi arahan beliau, kami siap mengikuti,” ujarnya.
Ia menambahkan, secara organisasi, Peradi Bersatu akan mengambil keputusan secara kolektif melalui rapat internal sebelum menyampaikan sikap resmi kepada penyidik.
Ade memastikan bahwa peluang RJ saat ini baru dibuka untuk Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis, bukan untuk seluruh pihak yang dilaporkan dalam perkara tersebut.
“RJ ini untuk dua orang saja. Yang dua saja,” tegasnya.
Meski demikian, ia menyebut bahwa Peradi Bersatu sebagai organisasi advokat tetap membuka ruang diskusi apabila terdapat pertimbangan lain, termasuk dampak profesi hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.
Masih di Tahap Penyidikan
Terkait teknis pelaksanaan RJ, Ade mengatakan semuanya masih bergantung pada posisi perkara, apakah masih berada di ranah kepolisian atau sudah masuk tahap penuntutan.
“Kalau berkas sudah tahap satu atau P21, tentu akan lebih sulit. Karena itu kami berharap jika RJ memungkinkan, prosesnya bisa dilakukan secepatnya,” kata Ade.
Ia menegaskan bahwa saat ini bola masih berada di tangan penyidik, mengingat sebagian laporan yang ditangani merupakan delik umum.
Ade memastikan komunikasi antara Peradi Bersatu, penyidik, dan pihak pelapor akan terus dilakukan.
Jika nantinya Joko Widodo memberikan mandat untuk penyelesaian damai, Peradi Bersatu siap mengajukan dokumen RJ secara resmi ke kepolisian.
“Kalau itu yang terbaik menurut Bapak, kami akan melaksanakan secepatnya,” ujarnya.
Perkembangan lebih lanjut terkait permohonan restorative justice ini, kata Ade, akan disampaikan kepada publik setelah ada kejelasan sikap dari pelapor dan keputusan resmi dari aparat penegak hukum.
Sementara itu Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin, mengatakan pihaknya sudah melimpahkan berkas perkara ke jaksa dalam kasus tudingan terkait ijazah palsu Jokowi, khusus untuk tiga tersangka Roy Suryo, Rismon Sianipar dan dokter Tifa.
“Sudah kami limpahkan untuk tiga tersangka yang sebelumnya. Penyidik tentunya berada pada posisi yang netral. Upaya hukum para pihak menjadi hak para pihak itu sendiri,” katanya.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru