YLKI dan BPJS Watch ikut nyinyir, bilang ini potensi langgar hak konstitusional, hak kesehatan kok bisa dicabut mendadak tanpa salam perpisahan? DPR pun geram lintas fraksi.
PDI-P teriak “jemput bola, jangan biarkan rakyat jadi korban birokrasi!”, Golkar bilang “risiko ganggu pasien kronis, DPR kawal!”, PKB desak tim adhoc di RS. Bahkan ada yang sebut potensi langgar HAM karena cabut hak dasar secara massal. Semua setuju, pemutakhiran data perlu, tapi caranya? Konyol abis!
Masuklah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ke panggung drama. Dia geram banget, sebut ini masalah operasional, manajemen, dan sosialisasi yang “konyol”.
Imagine please! Ada 11 juta orang kena sekaligus, tanpa pemberitahuan dulu, bikin citra pemerintah jelek dan rakyat ribut. Rapat DPR-pemerintah 9-10 Februari pun jadi panggung saling sentil.
Hasilnya? Kesepakatan epik, selama 3 bulan ke depan (sampai Mei 2026), semua 11 juta yang dinonaktifkan tetap dilayani gratis, iurannya ditanggung negara penuh!
Prioritas reaktivasi buat sekitar 120 ribu pasien katastropik (seperti cuci darah, kanker), data dibenahi bareng Kemensos-BPS-Pemda-BPJS, RS dilarang tolak pasien, kalau ada lapor langsung.
So, yang tadinya kayak diusir dari kereta api Kesehatan Nasional, sekarang dikasih masa transisi sambil duduk manis di gerbong ekonomi.
Presiden Prabowo? Beliau setuju banget sama tujuannya, tepat sasaran, hindari bocor ke orang mampu, karena ini selaras dengan arahan pemerintah untuk membersihkan data DTSEN.
Tapi dibatalkan? Enggak ada tanda-tandanya. Malah diperkuat dengan jaminan 3 bulan ini. Beda sama kasus-kasus sebelumnya yang ribut lalu langsung dicabut.
Di sini, negara bilang, “Kami bersih-bersih data dulu ya, tapi jangan khawatir, nyawa kalian aman sementara.” Lucu kan? Negara yang katanya pro-rakyat malah bikin rakyat panik dulu baru kasih solusi darurat.
Oh ya, jangan lupa. PBI BPJS ini emang sering jadi alat Politik favorit partai-partai buat mendulang suara.
Mirip money politics versi soft, bukan bagi-bagi amplop cash Rp 100 ribu di TPS, tapi bagi-bagi kartu BPJS gratis yang nilainya jutaan per orang per tahun.
Legal, pakai APBN, dan bisa diiklankan sebagai “janji kampanye terpenuhi”. Di masa pemilu atau pilkada, tiba-tiba bupati/wali kota banjir nama baru masuk daftar PBI.
Data DTKS/DTSEN yang seharusnya sakral malah jadi “fleksibel” banget, sebelum pemutakhiran ini, ada 15 juta orang di desil 6-10 yang masih nyantol, sementara 54 juta di desil 1-5 antre nunggu giliran.
Politisi tinggal bilang “Ini berkat perjuangan kami!”, incumbent tambah kuota pas mendekati pemilu, suara naik, popularitas melejit. DPR langsung jadi “pahlawan” dengan desak reaktivasi, masa transisi, dan kawal data, citra naik, suara potensial aman.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru