Oleh: Rosadi Jamani1
KALAU menyangkut orang kecil, begitu mudahnya pemerintah menggunting. Giliran berkaitan orang berduit, konglomerat, pada gemetar.
Lihatlah 11 juta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS dengan mudahnya dihapus begitu saja, serempak lagi. Apakah ini bagian dari strategi 2029, saya pun tak paham.
Nuan bayangkan! Di negeri yang katanya lagi “maju pesat” dengan slogan-slogan megah tentang kesejahteraan rakyat, tiba-tiba 11 juta orang, ya, sebelas juta manusia berdaging dan bernyawa, setara penduduk satu provinsi besar, mendadak “hilang” dari daftar PBI BPJS Kesehatan per 1 Februari 2026.
Bukan karena mereka tiba-tiba jadi miliarder overnight, bukan pula karena pindah ke Mars, tapi karena sebuah keajaiban administratif bernama pemutakhiran data DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional) yang digarap serius oleh Kemensos, BPS, dan Bappenas.
Hasilnya? Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 diteken 19 Januari 2026, diundangkan 22 Januari 2026, dan boom, efektif 1 Februari, jutaan kartu BPJS langsung mati seperti lampu bohlam kehabisan umur.
Total peserta PBI sebelumnya sekitar 96,8 juta, jadi 11 juta ini cuma sekitar 11-12 persen yang “dibersihkan,” tapi eksekusinya? Massal sekaligus, bukan bertahap seperti biasanya kurang dari 1 juta per bulan.
Efeknya, pasien cuci darah yang sudah jarumnya nyantol di vena, eh tiba-tiba petugas RS bilang, “Maaf Mas/Mbak, status PBI-nya nonaktif. Bayar dulu ya, cash atau transfer?”
Atau ibu-ibu yang anaknya lagi kemo kanker, langsung disuruh pulang karena “data pusat bilang Bapak/Ibu sudah mampu sekarang”.
Lucu? Belum. Negara yang punya anggaran Rp56 triliun buat PBI tiba-tiba memutus akses kesehatan 11 juta orang sekaligus. Ini seolah-olah lagi main game “delete massal” di Excel.
Anggaran tetap sama, loh! Bukan dipotong, cuma direalokasi katanya. Yang keluar adalah mereka yang naik ke desil 6-10 (menengah ke atas: punya rumah permanen sederhana, motor, mungkin mobil tua, akses bank, tabungan kecil, penghasilan Rp 3-5 juta/bulan keluarga—cukup buat bayar iuran mandiri tanpa bantuan negara).
Yang masuk? Yang bener-bener miskin di desil 1-5 (ekstrem miskin sampai pas-pasan). Teorinya indah, tepat sasaran, hindari bocor ke orang kaya (ada contoh 1.824 orang di desil 9-10 yang super mampu masih dapat subsidi sebelumnya). Eksekusinya? Seperti operasi bedah pakai gergaji rantai tanpa bius.
Masyarakat langsung heboh. Medsos banjir cerita horor. Tukang parkir, penjual es keliling, pasien kronis ditolak RS, komunitas seperti KPCDI (Pasien Cuci Darah Indonesia) sampai teriak-teriak karena sesi terapi terhenti di tengah jalan.
- Ketua Satupena Kalbar[↩]


















































































































Komentar Terbaru