Gelarnya panjang seperti daftar menu iftar hotel bintang lima. Tapi ketika kasus tata niaga, pengadaan, atau proyek migas meledak, nama mereka ikut terseret.
Ironisnya begini, wak. Kalau tak pulang, dituduh tak nasionalis. Kalau pulang, digaji rendah. Kalau menjabat dan sistemnya keropos, sedikit saja goyah langsung dituduh korupsi, bahkan sebelum pengadilan bicara. Seperti rendang yang belum tentu basi tapi sudah disangka berulat.
Sebagian awardee pun berpikir pragmatis. “Untuk apa kembali kalau meja makannya penuh risiko?” Logika pahit seperti pare goreng, tapi ada yang menelannya bulat-bulat.
Namun jangan pukul rata. Banyak alumni LPDP pulang, bekerja lurus, mengabdi tanpa sorotan kamera. Mereka tak viral karena tak sensasional.
Solusinya bukan sekadar ceramah nasionalisme sebelum imsak. Negara harus realistis. Perketat pengawasan kontrak, tegas pada pelanggar, dan beri insentif nyata, seperti gaji kompetitif, jalur karier jelas, sistem yang tak mudah menyeret orang ke lumpur.
Kalau tidak, LPDP bisa berubah jadi paket sahur take away, dibayar rakyat, disantap negeri orang.
So, inilah dilema itu, wak. Pulang digaji rendah. Menjabat dituduh korupsi. Tak pulang dicap pengkhianat. Seperti sahur tanpa lauk, semua serba salah.
Pembaca bingung? Bagus. Karena memang beginilah dapur besar bernama Indonesia. Kadang harum, kadang gosong, kadang rendangnya matang… tapi yang makan justru tetangga. Bahkan, seruput Koptagul pun di tepian Southbank, London.***
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru