“Kalau harga minyak setahun rata-rata US$92, maka defisit bisa mencapai 3,6 persen dari PDB. Kita akan melakukan langkah-langkah supaya tidak sampai ke situ,” kata Purbaya di Jakarta.
Namun ia menegaskan bahwa kenaikan harga BBM hanya akan menjadi opsi terakhir jika kondisi fiskal benar-benar tertekan.
“Kalau anggarannya sudah tidak kuat, kita harus berbagi dengan masyarakat. Artinya bisa saja ada kenaikan BBM,” ujarnya.
Purbaya mengingatkan bahwa Indonesia pernah menghadapi harga minyak dunia hingga US$150 per barel dan ekonomi tetap bertahan.
“Kita pernah lewati harga minyak sampai US$150. Ekonominya melambat, tapi tidak jatuh,” katanya.
Namun di lapangan, pernyataan tentang kemungkinan kenaikan harga sering kali memiliki efek psikologis yang kuat.
Bagi masyarakat, pesan yang tertangkap sering kali sederhana: “sebelum naik, lebih baik isi penuh dulu.”
Situasi antrean BBM di Sumatera menunjukkan betapa sensitifnya isu energi di Indonesia. Sedikit sinyal kenaikan harga bisa langsung memicu reaksi berantai mulai dari panic buying, stok menipis di kios eceran, hingga kemacetan di sekitar SPBU.
Masyarakat berharap pemerintah segera memberikan penjelasan yang lebih jelas mengenai kondisi pasokan dan kebijakan harga BBM agar tidak memicu kepanikan yang lebih luas.
Sebab dalam pengalaman publik Indonesia, rumor kenaikan BBM sering kali berjalan lebih cepat daripada truk pengangkut bensin.***
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru