JPU KPK Sampaikan Tanggapan Atas Perlawanan Abdul Wahid di Sidang Hari Ini

BANDA ACEH – Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan menyampaikan tanggapan atas eksepsi atau perlawanan yang diajukan oleh Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid, dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi.

Sidang dengan agenda pembacaan tanggapan dari JPU KPK tersebut digelar hari ini, Rabu (8/4/2026), di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Sebelumnya, melalui tim kuasa hukumnya, Abdul Wahid mengajukan eksepsi atau nota keberatan dengan menolak seluruh dakwaan jaksa.

Pihaknya menilai dakwaan tidak lengkap, tidak cermat, dan tidak jelas sehingga seharusnya batal demi hukum.

Dalam persidangan sebelumnya, Abdul Wahid juga menyampaikan klarifikasi terkait sejumlah poin dakwaan.

Ia menegaskan bahwa pergeseran anggaran yang dipersoalkan merupakan hal yang lazim dalam tata kelola pemerintahan dan dilakukan berdasarkan instruksi Presiden serta ketentuan dalam peraturan kementerian.

Ia menyebut proses pengusulan hingga pembahasan anggaran dilakukan oleh tim terkait, sementara dirinya hanya menetapkan dalam bentuk peraturan gubernur (pergub).

Selain itu, Abdul Wahid membantah tudingan adanya praktik tidak wajar dalam rapat yang disebut berlangsung di kediamannya bersama sejumlah kepala dinas.

Ia menegaskan tidak ada pengumpulan telepon genggam maupun ancaman dalam pertemuan tersebut.

Dalam kasus ini, JPU KPK mendakwa Gubernur Riau periode 2025–2030, Abdul Wahid, bersama sejumlah pihak, melakukan praktik pemerasan terhadap pejabat di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PUPRPKPP) Provinsi Riau.

Abdul Wahid diduga bersama Kepala Dinas PUPRPKPP Muhammad Arief Setiawan, tenaga ahli gubernur Dani M. Nursalam, serta ajudannya Marjani, memaksa para kepala UPT Jalan dan Jembatan untuk menyerahkan sejumlah uang.

Peristiwa tersebut terjadi dalam rentang April hingga November 2025 di sejumlah lokasi di Pekanbaru, termasuk rumah dinas gubernur, kantor dinas, hingga kediaman pihak-pihak terkait.

JPU KPK mengungkap, praktik tersebut bermula dari arahan Abdul Wahid dalam rapat pada 7 April 2025 di rumah dinas gubernur.

Dalam pertemuan itu, para pejabat diminta untuk patuh terhadap pimpinan dengan pernyataan “matahari hanya satu”, disertai ancaman mutasi bagi yang tidak mengikuti perintah.

Setelah Pemerintah Provinsi Riau menetapkan pergeseran anggaran tahun 2025 dengan nilai ratusan miliar rupiah, para kepala UPT disebut diminta menyetorkan “fee” sebagai bentuk loyalitas.

Permintaan tersebut disampaikan melalui Kepala Dinas PUPRPKPP dan perantara lainnya.

Banda Aceh

11.00 WIB

29 °C

Berawan

Kota Langsa

12.00 WIB

31 °C

Berawan

Aceh Selatan

12.00 WIB

27 °C

Berawan

Aceh Tenggara

12.00 WIB

28 °C

Cerah Berawan

Bali

12.00 WITA

32 °C

Cerah

Banten

11.00 WIB

31 °C

Hujan Ringan

Bengkulu

11.00 WIB

30 °C

Hujan Ringan

DI Yogyakarta

12.00 WIB

31 °C

Hujan Ringan

Jakarta Pusat

12.00 WIB

29 °C

Berawan

Jambi

12.00 WIB

29 °C

Berawan

Kalimantan Barat

11.00 WIB

30 °C

Cerah

Kalimantan Selatan

13.00 WITA

29 °C

Hujan Ringan

Kalimantan Timur

13.00 WITA

33 °C

Berawan

Kalimantan Utara

13.00 WITA

32 °C

Cerah

Kalimantan Tengah

11.00 WIB

31 °C

Kabut/Asap

Lampung

12.00 WIB

28 °C

Hujan Ringan

Nusa Tenggara Barat

12.00 WITA

31 °C

Cerah

Palu

12.00 WITA

33 °C

Cerah

Pangkal Pinang

12.00 WIB

31 °C

Berawan

Riau

11.00 WIB

28 °C

Cerah Berawan

Sumatera Selatan

11.00 WIB

27 °C

Udara Kabur

Sumatera Utara

12.00 WIB

30 °C

Cerah Berawan

Sumatera Barat

12.00 WIB

25 °C

Berawan

Kepulauan Bangka Belitung

11.00 WIB

30 °C

Berawan

Kepulauan Riau

12.00 WIB

31 °C

Hujan Ringan

Jawa Barat

10.00 WIB

26 °C

Berawan

Jawa Tengah

11.00 WIB

32 °C

Cerah

Jawa Timur

11.00 WIB

34 °C

Cerah

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)