“Kami LBH Ansor beserta jajaran berkomitmen untuk mendampingi dan mengawal para pengasuh pondok pesantren dalam menempuh upaya hukum serta mencari keadilan atas dugaan penipuan tersebut, Ketua Umum Ansor juga memberi dukungan atas hal ini,” katanya.
Dukungan juga datang dari Sekretaris Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) PBNU, Gus Ulun Nuha, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut. Ia menyatakan RMI PBNU siap bekerja sama dengan LBH Ansor untuk mengawal kasus ini hingga tuntas.
Menurut Gus Ulun, selain menempuh jalur hukum, pihaknya juga akan melakukan pendekatan kepada institusi terkait agar program dapur MBG di pesantren tetap dapat diwujudkan secara legal dan transparan.
Sementara itu, Koordinator Tim Hukum Korban Kasus Penipuan Dapur MBG LBH PP Ansor, Afreindi Sikumbang, mengungkapkan hasil penelusuran terhadap legalitas Koperasi Santri Nusantara. Berdasarkan pengecekan melalui situs resmi Kementerian Koperasi, badan hukum koperasi tersebut tidak ditemukan.
“Artinya dari sisi legal standing jelas Koperasi ini ilegal dan tidak berbadan hukum, oleh karena itu kasus ini murni penipuan dengan badan usaha palsu bertujuan mencari keuntungan padahal faktanya semua fiktif,” kata Afreindi.
LBH Ansor membuka posko pengaduan bagi pesantren lain yang merasa menjadi korban kasus serupa. Pesantren diminta segera melapor ke LBH Ansor paling lambat 7 Mei 2025, sehingga penanganan hukum dapat dilakukan secara menyeluruh.


















































































































Komentar Terbaru