DJP juga akan melakukan “bedah wajib pajak” dan “bedah kawasan ekonomi” untuk memetakan potensi pajak secara lebih presisi. Selain itu, kolaborasi melalui taxation partnership akan menjadi napas baru dalam mengelola data yang lebih transparan dan akuntabel.
Menuju Kepatuhan yang Inklusif
Langkah DJP ini menandai pergeseran paradigma dari pengawasan yang bersifat top-down menjadi lebih berbasis komunitas. Dengan memanfaatkan jaring informasi hingga ke tingkat desa, pajak diharapkan tidak lagi menjadi sesuatu yang asing bagi masyarakat di daerah.
Pemerintah optimistis, melalui keterlibatan lintas instansi dan penggunaan teknologi yang lebih tajam, celah penghindaran pajak dapat diminimalisir. Pada akhirnya, strategi ini bukan sekadar mengejar angka penerimaan, tetapi membangun kesadaran pajak yang merata hingga ke pelosok negeri sebuah langkah kecil dari desa untuk kontribusi besar bagi bangsa.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru