DJP juga akan melakukan “bedah wajib pajak” dan “bedah kawasan ekonomi” untuk memetakan potensi pajak secara lebih presisi. Selain itu, kolaborasi melalui taxation partnership akan menjadi napas baru dalam mengelola data yang lebih transparan dan akuntabel.
Menuju Kepatuhan yang Inklusif
Langkah DJP ini menandai pergeseran paradigma dari pengawasan yang bersifat top-down menjadi lebih berbasis komunitas. Dengan memanfaatkan jaring informasi hingga ke tingkat desa, pajak diharapkan tidak lagi menjadi sesuatu yang asing bagi masyarakat di daerah.
Pemerintah optimistis, melalui keterlibatan lintas instansi dan penggunaan teknologi yang lebih tajam, celah penghindaran pajak dapat diminimalisir. Pada akhirnya, strategi ini bukan sekadar mengejar angka penerimaan, tetapi membangun kesadaran pajak yang merata hingga ke pelosok negeri sebuah langkah kecil dari desa untuk kontribusi besar bagi bangsa.
