“Berbagai narasi spekulatif yang mengaitkan temuan barang bukti kasus hukum Febrie kepada pimpinan pengarah dinilai sebagai upaya jahat untuk merusak kredibilitas tim penertiban aset,” jelas Said Didu.
Di sisi lain, fakta hukum dan tata kelola organisasi menunjukkan bahwa penanganan perkara hukum yang menjerat Febrie Adriansyah oleh pihak berwenang berjalan secara independen. Operasional Satgas PKH sendiri dipastikan tetap berjalan secara akuntabel berdasarkan sistem serta mekanisme Perpres tanpa bergantung pada individu tertentu, untuk terus menagih denda administratif dan mengembalikan jutaan hektar lahan hutan serta tambang ilegal kepada negara.
Menutup analisisnya, Said Didu memberikan peringatan keras kepada Presiden Prabowo Subianto agar tidak ragu-ragu dalam mengambil tindakan tegas membersihkan faksi-faksi yang memihak kepada oligarki. Menurutnya, Presiden kini berada pada posisi to kill or to be killed secara politik.
“Apabila langkah pembersihan pusat komando dari intervensi Geng SOP terlambat dilakukan, kekayaan alam Indonesia dikhawatirkan akan terus tergerus dan kedaulatan kepemimpinan negara berisiko jatuh kembali ke bawah kendali kekuatan oligarki,” pungkasnya.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru