GERAM Bawa 10 Tuntutan, Desak DPR Buka Ruang Dialog
Tekanan terhadap pemerintah dan DPR juga datang dari Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat atau GERAM.
Gabungan 14 organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil ini mengerahkan sekitar 1.000 massa. Mereka meminta pimpinan DPR RI turun langsung menemui peserta aksi dan membuka ruang dialog.
GERAM membawa 10 tuntutan yang menyasar berbagai persoalan Politik, ekonomi, sosial, hingga kebijakan pemerintah.
Mereka menuntut pertanggungjawaban politik dan hukum terhadap Prabowo-Gibran, mengevaluasi program Koperasi Desa Merah Putih dan MBG, serta menolak kebijakan pajak yang dinilai membebani masyarakat.
GERAM juga menyerukan pendidikan dan kesehatan gratis, penurunan harga kebutuhan pokok, serta kenaikan upah buruh.
Tuntutan lainnya adalah penetapan bencana di Sumatera dan Nusa Tenggara Timur sebagai bencana nasional, perlindungan bagi pekerja rumah tangga, penghentian kriminalisasi terhadap aktivis, demiliterisasi, serta penyitaan aset hasil korupsi untuk kepentingan publik.
RMP4 Justru Dukung MBG, tetapi Minta Pemerintah Berbenah
Tidak seluruh massa yang datang ke DPR membawa tuntutan untuk menolak program pemerintah.
Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4) justru datang dengan agenda mempertahankan program Makan Bergizi Gratis.
RMP4 menyiapkan sekitar 500 tiket keberangkatan bagi masyarakat yang akan mengikuti aksi di Jakarta. Mereka menilai MBG tetap penting dan harus diteruskan, tetapi pelaksanaannya tidak boleh dibiarkan berjalan tanpa evaluasi.
RMP4 meminta pemerintah membenahi tata kelola MBG, termasuk memperbaiki sejumlah dapur yang dinilai masih memiliki berbagai kekurangan.
Menurut mereka, evaluasi diperlukan agar program tersebut semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, bukan untuk menghentikan MBG.
Senayan Jadi Panggung Adu Tekanan
Empat kelompok tersebut membawa agenda berbeda ke depan Gedung DPR RI. Namun, seluruhnya menjadikan Senayan sebagai ruang untuk menyampaikan tekanan dan aspirasi kepada pemerintah maupun parlemen.
AMPB dan AMDB menempatkan RUU Perampasan Aset sebagai salah satu tuntutan utama. AMDB bahkan mendorong hukuman mati bagi koruptor.
GERAM membawa kritik lebih luas dengan 10 tuntutan yang menyentuh kebijakan politik, ekonomi, sosial, hingga penegakan hukum.
Sementara RMP4 mengambil posisi berbeda dengan mendukung MBG, tetapi menuntut pemerintah memperbaiki pelaksanaannya.
Dengan massa yang bergerak sepanjang hari, perhatian publik tertuju ke kompleks DPR RI. Aksi 27 Agustus 2026 bukan sekadar demonstrasi, tetapi menjadi ujian bagi DPR dan pemerintah dalam merespons tuntutan yang semakin keras dari berbagai kelompok masyarakat
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru