BANDA ACEH – Koalisi Presiden Prabowo Subianto diprediksi tidak akan selamanya berada dalam kondisi solid. Hal ini menyusul sejumlah dinamika terbaru, termasuk mulai panasnya hubungan antara Partai Demokrat dan Partai Golkar.Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti memperkirakan semakin dekatnya pemilu mendatang akan mendorong partai-partai pendukung pemerintah mengambil posisi Politik masing-masing. Bahkan, Ray memprediksi salah satu anggota koalisi pemerintahan berpotensi menyatakan keluar dari koalisi pada 2028.
“2027 mungkin mulai ketegangan di koalisi,” ujar Ray, dikutip Kamis (10/9/2026).
Menurut Ray, dinamika menuju pilpres akan membuat setiap partai dan figur politik mulai menghitung kepentingannya masing-masing. Popularitas dan elektabilitas akan menjadi faktor penting yang mendorong partai menentukan langkah.
Kondisi tersebut dinilai dapat membuat kepentingan politik partai mulai tidak sepenuhnya sejalan dengan kepentingan pemerintahan Prabowo.
Ray melihat sejumlah poros politik mulai menunjukkan aktivitas yang patut diperhatikan. Ia menyebut salah satunya sebagai Poros Solo. Poros itu sendiri dikaitkan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Salah satu yang disorotinya adalah pernyataan dari Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi. Selain itu, ia juga menyinggung pertemuan dari Jokowi dan Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao.
“Uniknya pertemuan itu bahkan tanpa kehadiran atau tidak melewati pertemuan resmi pemerintah, karena ketika pertemuan itu terjadi presiden sedang berada di Rusia,” ujar Ray.
Adapun Demokrat baru-baru ini cukup panas dengan Golkar. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia membaca adanya sinyal politik dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Ia dinilai sudah siap untuk menjadi lawan bagi Prabowo Subianto di Pilpres 2029.
Pidato yang dimaksud adalah pidato soal pengingat terhadap para pemegang kekuasaan bahwa jabatan politik bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki selamanya.
AHY mengatakan kekuasaan merupakan amanah yang diberikan rakyat dan memiliki batas waktu. Ia menekankan bahwa prinsip tersebut harus menjadi pijakan dalam menjaga demokrasi Indonesia. Karena kekuasaan berasal dari rakyat, hak masyarakat untuk menentukan siapa yang dipilih maupun mencalonkan diri tidak boleh dihalangi.
Namun Doli menilai pernyataan politikus itu tidak hanya dapat dibaca sebagai pesan tentang demokrasi. Menurutnya, cara menyampaikan pernyataan tersebut, termasuk gestur dan posisi politiknya, memberi kesan bahwa politikus itu tengah mempersiapkan diri sebagai salah satu kandidat pada Pilpres 2029.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru