BANDA ACEH, BANDA ACEH – Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) memimpin rapat percepatan penyediaan lahan integrasi untuk mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) serta percepatan penataan Hak Guna Usaha (HGU).
“Benar, Pak Gubernur mengevaluasi beberapa hal, beliau ingin kerja cepat dan tepat, termasuk kesesuaian program pembangunan Aceh dengan visi dan misi beliau,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, di Sabtu (12/9/2026).
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Gubernur, Kantor Gubernur Aceh, Jumat (11/9/2026). Rapat tersebut dihadiri Plt. Sekda Aceh Taufik, para asisten Setda Aceh, Kepala BPHL Kemenhut Mahyuddin, Kakanwil BPN Aceh Arinaldi, Kepala Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Jamaluddin, Plt. Kadistanbun Aceh Azanuddin Kurnia, serta sejumlah kepala SKPA terkait.
Nurlis mengatakan, rapat membahas percepatan penyediaan lahan reintegrasi untuk mantan kombatan GAM.
“Gubernur Mualem memberi batas waktu sepekan kepada Kepala BRA untuk mempersiapkan segala hal yang terkait dengan administrasi,” kata Nurlis.
Selain itu, Gubernur Mualem menginstruksikan Plt. Kadistanbun Aceh Azanuddin Kurnia untuk mempercepat penataan HGU.
“Pak Gubernur harapkan selesai pada November dan Desember 2026 ini,” kata Nurlis.
Plt. Sekda Aceh Taufik dalam rapat meminta seluruh SKPA terkait segera menindaklanjuti instruksi Gubernur Mualem.
“Kami minta semua SKPA terkait dapat bekerja sama dengan baik dan cepat sesuai arahan Gubernur,” katanya.
Kepala BRA Jamaluddin menjelaskan, Gubernur Aceh telah mengarahkan BRA untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian ATR/BPN, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), serta sejumlah kementerian terkait dalam rangka mempercepat penyediaan lahan reintegrasi.
Dalam rapat tersebut, Jamaluddin menyampaikan bahwa hasil koordinasi menghasilkan lahan seluas 4.990 hektare di lima kabupaten di Aceh dengan sumber dana dari BPDP.
“Mekanisme pelaksanaan melalui program khusus yang dikaitkan dengan reintegrasi. Tahun depan kita juga akan mendapat tambahan sekitar 4.000-an hektare lagi,” kata Jamaluddin.
“Untuk itu butuh strategi percepatan. Kami harap kawan-kawan dari sektor kehutanan dapat mempercepat ini semua, terutama strategi alih fungsi lahan ke APL (areal penggunaan lain) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, kita berharap juga dari lahan HGU yang sudah tidak dimanfaatkan.”
Menanggapi hal tersebut, Kepala BPHL Kemenhut Mahyuddin menyatakan bahwa proses percepatan membutuhkan Instruksi Presiden (Inpres).
“Ini bisa memangkas waktu dan prosedur normal dengan tidak menghilangkan substansi dan tetap dalam kerangka aturan,” katanya.
Beri Komentar