Harta bergerak lainnya tercatat Rp397,61 juta. Sementara surat berharga mencapai Rp650,79 juta.
Untuk kas dan setara kas, Nusron melaporkan Rp4,09 miliar.
Tidak ada harta lainnya yang dilaporkan.
Jika seluruh aset dijumlahkan, total harta Nusron mencapai Rp23.862.598.724. Setelah dikurangi utang Rp1,1 miliar, kekayaan bersihnya menjadi Rp22.762.598.724.
Dari DPR hingga Menteri ATR/BPN
Nusron Wahid lahir di Kudus, Jawa Tengah, 12 Oktober 1973. Ia menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah di Kudus sebelum melanjutkan studi ke Universitas Indonesia.
Di UI, Nusron mengambil Fakultas Ilmu Budaya dan aktif dalam kegiatan organisasi kampus. Ia juga pernah memimpin majalah Suara Mahasiswa UI.
Pendidikannya berlanjut ke Institut Pertanian Bogor. Pada 2011, ia meraih gelar magister dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB.
Karier politiknya mulai berkembang setelah ia terpilih sebagai anggota DPR dari Partai Golkar pada Pemilu 2004. Saat itu, ia mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah II yang mencakup Kudus, Jepara, dan Demak.
Perjalanan Nusron di parlemen kemudian berhenti sementara setelah Presiden Joko Widodo menunjuknya sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) pada November 2014.
Ia menjabat hingga 2019. Setelah masa tugas tersebut berakhir, Nusron kembali menjadi anggota DPR untuk periode 2019–2024.
Namanya kembali menjadi sorotan ketika dipercaya memimpin Panitia Khusus Hak Angket Penyelenggaraan Haji 2024. Pansus tersebut dibentuk untuk mengusut sejumlah persoalan penyelenggaraan ibadah haji, termasuk distribusi kuota tambahan.
Di organisasi, Nusron pernah menjadi Ketua Umum PB PMII periode 2000-2003. Pada Januari 2011, ia terpilih sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor dan memimpin hingga 2015.
Ia kemudian pernah masuk jajaran Wakil Ketua Umum PBNU.
Setelah Prabowo Subianto terpilih sebagai presiden, karier Nusron kembali bergeser ke pemerintahan. Pada 21 Oktober 2024, ia dilantik sebagai Menteri ATR/Kepala BPN.
Kini, namanya kembali berada dalam sorotan menyusul OTT KPK yang berkaitan dengan dugaan korupsi pengurusan HGB di Bogor


















































































































Komentar Terbaru