Ferry menegaskan kritiknya terhadap MBG dan KDMP bukan semata-mata persoalan perbedaan pandangan politik.
Ia merasa memiliki hak untuk mempertanyakan penggunaan anggaran negara karena program-program tersebut dibiayai dari uang rakyat melalui pajak.
“Andai Anda mungkin tidak bayar pajak, saya bayar pajak. Oleh karena itu, saya berontak terhadap program-program seperti ini yang notabene adalah uang saya dan uang pembayar-pembayar pajak lainnya, sementara hasilnya tidak ada,” tegasnya.
Menurut Ferry, pemerintah harus mempertanggungjawabkan setiap penggunaan uang negara. Program besar tidak cukup hanya dipromosikan melalui angka pembangunan dan target penerima manfaat, tetapi harus dibuktikan dengan hasil nyata di lapangan.
Ia juga mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat dan investor merupakan modal penting bagi keberlangsungan perekonomian nasional.
Kritik Ferry terhadap Rocky Gerung pada akhirnya mempertemukan dua persoalan besar pemerintahan Prabowo Subianto, yakni tekanan ekonomi dan efektivitas program prioritas pemerintah.
Di satu sisi, Indonesia menghadapi tekanan rupiah, arus modal asing, dan gejolak pasar saham. Di sisi lain, program MBG dan KDMP masih menghadapi persoalan pelaksanaan, pengawasan, serta kesiapan operasional.
Bagi Ferry, pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap kritik. Sebab, uang yang digunakan untuk membiayai program-program tersebut berasal dari rakyat dan hasilnya harus benar-benar dirasakan masyarakat.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru