“Jangan menyelesaikan persoalan teknis hanya dengan perkiraan dan tindakan sementara. Kita membutuhkan kajian ilmiah dari orang-orang yang memiliki kompetensi. Hasil kajian tim ahli harus menjadi dasar kebijakan pemerintah daerah sekaligus bahan untuk mendesak pemerintah pusat mengambil langkah konkret,” tegasnya.
Daftar Isi
Pemkab Harus Berani Menagih Kepastian Kepada Pusat
Win juga mendesak Pemkab Aceh Tenggara agar secara aktif menagih kepastian pemerintah pusat terkait rencana pembangunan flyover di kawasan Jembatan Kuning dan kelanjutan normalisasi Sungai Lawe Kinga.
Menurutnya, rencana tersebut harus disertai kejelasan jadwal, tahapan pekerjaan, sumber pendanaan, dan langkah penanganan sementara sebelum pembangunan permanen terlaksana.
“Jangan berlindung di balik alasan pembagian kewenangan. Memang ada infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pusat, tetapi masyarakat yang menanggung dampaknya adalah rakyat Aceh Tenggara. Bupati harus menjadi pihak terdepan yang memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan sekadar menunggu kebijakan dari pusat,” ujarnya.
Ia juga meminta setiap unsur pemerintahan menjalankan tanggung jawab secara jelas. Bupati dan Wakil Bupati memimpin koordinasi, Sekretaris Daerah mengintegrasikan program lintas dinas, DPRK menjalankan pengawasan dan penganggaran, BPBD memperkuat mitigasi dan peringatan dini, Dinas PUPR dan Bappeda memastikan perencanaan infrastruktur dan anggaran, sementara Dinas Lingkungan Hidup, Camat Bambel, dan Pemerintah Desa Kuning 1 memperkuat pengawasan lingkungan serta pendataan kondisi lapangan.
Seluruh program harus memiliki target waktu, penanggung jawab, dan keterbukaan informasi mengenai anggaran serta perkembangan pelaksanaannya.
Masyarakat Siap Terlibat, Pemerintah Harus Bertanggung Jawab
Win menyatakan masyarakat Kuning 1 siap terlibat dalam pendataan titik genangan, gotong royong membersihkan saluran, serta menjadi relawan peringatan dini dan evakuasi.
Namun, partisipasi masyarakat tidak boleh menggantikan tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan kebijakan, anggaran, tenaga ahli, dan pembangunan infrastruktur.
“Masyarakat tidak ingin terus diminta bersabar setiap kali banjir datang. Kami siap bekerja bersama, tetapi pemerintah harus menunjukkan keseriusan melalui langkah nyata. Persoalan DAS dan infrastruktur membutuhkan intervensi teknis serta anggaran yang jelas, bukan sekadar imbauan kepada masyarakat,” katanya.
Menutup pernyataannya, Win menegaskan bahwa penanganan banjir Kuning 1 harus menjadi prioritas serius Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru