UPDATE

NASIONAL

Dari Puan hingga Dasco: Siapa yang Siap Gantikan Gibran Jika Benar Dimakzulkan?

BANDA ACEH – Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menguat setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Oktober 2026 yang menyatakan tidak ditemukan bukti Gibran memiliki ijazah setara SMA/sederajat saat mendaftar Pilpres 2024, serta putusan Mahkamah Agung (MA) baru-baru ini yang membatalkan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan tersebut.

Meskipun MK tidak mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya, sejumlah pihak—termasuk pakar hukum tata negara dan sebagian fraksi di DPR—mendorong proses pemakzulan melalui mekanisme konstitusional.

Skenario ini tetap hipotetis dan secara Politik dinilai sulit karena dukungan koalisi pemerintahan Prabowo Subianto, namun publik dan analis tetap memperdebatkan siapa yang berpotensi menggantikannya.

Mekanisme Konstitusional Penggantian

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, jika wakil presiden berhenti, berhalangan tetap, atau diberhentikan (dimakzulkan), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memilih pengganti dari dua nama yang diajukan Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari.

Presiden Prabowo Subianto memegang hak prerogatif mengusulkan dua calon, sementara keputusan akhir berada di tangan MPR melalui sidang paripurna.

Proses pemakzulan sendiri diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945, yang mensyaratkan usulan DPR dan proses di MK serta MPR jika terbukti melakukan pelanggaran hukum berat atau tidak lagi memenuhi syarat jabatan.

Belum ada nama resmi yang diusulkan Prabowo. Nama-nama yang beredar murni spekulasi analis, politisi, dan wacana publik.

Spektrum Tokoh: Dari Puan Maharani hingga Dasco

Nama yang paling sering disebut mencakup spektrum politik dari luar hingga dalam lingkaran pemerintahan.

Puan Maharani (PDIP, Ketua DPR RI)

Sebagai Ketua DPR dan tokoh senior PDI Perjuangan, Puan sering disebut sebagai kandidat potensial untuk membangun keseimbangan politik dan menarik dukungan elektoral PDIP (pemenang Pileg). Mahfud MD pada 2025 menyebutnya sebagai simbol kekuatan politik senior dan stabilitas parlemen.

Namun, Puan sendiri menolak berspekulasi. Menjelang dan setelah putusan MK Oktober 2026, ia berulang kali menegaskan bahwa semua pihak harus menghormati proses hukum di MK dan keputusan apapun yang dihasilkan.

PDIP juga membantah narasi bahwa Puan dipersiapkan menggantikan Gibran, menyebutnya sebagai upaya politisasi. Ada pula hoaks foto yang mengklaim foto Gibran diganti Puan di ruang resmi.

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY, Demokrat)

Mahfud MD menempatkan AHY sebagai kandidat dari dalam koalisi dengan track record pemerintahan yang solid, meski pengalaman politiknya relatif lebih pendek.

Sebagai Menko Infrastruktur dan Ketum Demokrat, ia dianggap mewakili generasi muda dan memiliki dukungan di kalangan tertentu.

Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan

Ganjar (mantan Gubernur Jawa Tengah, kader PDIP) disebut sebagai representasi kekuatan elektoral PDIP pasca-Pilpres 2024. Anies Baswedan (mantan Capres dan Gubernur DKI) juga muncul dalam analisis Mahfud dan beberapa pihak, meski peluangnya dinilai lebih kecil karena posisinya di luar partai dan koalisi saat ini.

Bahlil Lahadalia (Golkar)

Pengamat Politik Ray Rangkuti menyebut Bahlil sebagai salah satu nama paling menonjol dari koalisi.

Sebagai Ketum Golkar sekaligus pejabat di pemerintahan, ia memiliki basis elektoral partai yang kuat dan pengalaman eksekutif.

Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra)

Di ujung spektrum, Dasco menjadi nama yang paling sering dikaitkan dengan lingkaran inti Prabowo.

Wakil Ketua DPR RI (Bidang Politik dan Keamanan) sekaligus Ketua Harian DPP Gerindra ini dikenal sebagai orang kepercayaan dan tangan kanan Prabowo sejak awal pendirian partai.

Pengamat seperti Ray Rangkuti dan Fadly menilai posisinya strategis: dekat dengan presiden, berpengalaman di parlemen, dan memiliki peran sentral di Gerindra.

Tamsil Linrung (Wakil Ketua DPD) juga menyebut Dasco dalam skenario pengganti, bersama nama-nama lain seperti Zulkifli Hasan, Muhaimin Iskandar, dan Amran Sulaiman dari lingkaran pemerintahan.

Jika Dasco naik ke eksekutif, analis memperingatkan potensi kekosongan peran penting di DPR.

Nama-nama lain yang sempat disebut termasuk Mahfud MD sendiri dan beberapa kader dari partai koalisi.

Realitas Politik di Balik Spekulasi

Secara prosedural, pemakzulan mungkin jika syarat terpenuhi (misalnya tidak memenuhi syarat jabatan berdasarkan putusan pengadilan terkait pendidikan).

Namun, secara politik, langkah ini dinilai sulit masuk akal oleh sejumlah pakar, termasuk mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie, karena memerlukan konsensus partai besar di DPR dan kesediaan Prabowo.

Koalisi pemerintahan saat ini kuat, dan proses di parlemen (termasuk usulan Hak Angket atau pansus) masih terbatas pada wacana, tanpa kesepakatan resmi.

Denny Indrayana dan sebagian masyarakat sipil terus mendorong, sementara pihak pemerintahan menekankan penghormatan terhadap putusan pengadilan dan fokus pada program kerja.

Kesimpulannya, spekulasi dari Puan hingga Dasco mencerminkan dinamika politik Indonesia: upaya mencari kompromi dengan kekuatan luar koalisi di satu sisi, dan preferensi terhadap loyalis dalam di sisi lain.

Hingga kini, Gibran tetap menjabat, dan segala skenario penggantian sepenuhnya bergantung pada keputusan politik Prabowo serta mekanisme konstitusional di MPR.

Publik diharapkan mengikuti perkembangan secara kritis dan berdasarkan fakta, bukan narasi yang belum terverifikasi.

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)
Story Terbaru
MEMUAT STORY...

Bagaimana reaksi Kamu?

Diskusi

Terkait

Tampilkan Lainnya Loading...Tidak ada lagi data informasi lainnya.