JAWA TENGAH – Bupati Pati nonaktif Sudewo mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah setelah dijatuhi hukuman 8 tahun 6 bulan atau 8,5 tahun penjara dalam perkara korupsi.
Daftar Isi
Humas Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Siti Suryati dalam keterangan resminya pada Selasa, (3/11/2026), membenarkan adanya pengajuan banding tersebut.
“Masalah berkasnya kapan dikirim, itu tergantung, tetapi ada tenggat waktunya,” kata Siti.
Permohonan banding tersebut telah tercatat dalam sistem administrasi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.
Namun, hingga Selasa (3/11/2026), pengadilan tingkat banding itu belum menerima pelimpahan berkas perkara dari Pengadilan Tipikor Semarang.
Menurut Siti, pencatatan perkara di tingkat Pengadilan Tinggi belum dapat dilakukan sepenuhnya sebelum berkas dari pengadilan tingkat pertama diterima.
Ada Batas Waktu Pengajuan Banding
Siti menjelaskan, terdakwa memiliki waktu paling lambat tujuh hari setelah putusan dibacakan untuk mengajukan permohonan banding.
Sementara itu, pengiriman berkas perkara dari pengadilan tingkat pertama ke pengadilan yang memeriksa perkara banding memiliki tenggat maksimal 14 hari.
Setelah seluruh berkas diterima, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah akan memproses perkara tersebut untuk memasuki tahapan pemeriksaan banding.
Dengan demikian, proses hukum Sudewo kini berlanjut ke tingkat Pengadilan Tinggi setelah sebelumnya majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang menjatuhkan vonis pada 21 Oktober 2026.
Sidang Banding Direncanakan Secara Virtual
Pengadilan Tinggi Jawa Tengah juga merencanakan persidangan banding Sudewo digelar secara virtual.
Rencana tersebut mempertimbangkan kapasitas ruang sidang. Melalui mekanisme persidangan daring, terdakwa tetap dapat mengikuti rangkaian persidangan dari fasilitas yang disiapkan melalui pengadilan negeri maupun koordinasi dengan kejaksaan serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Hak Sudewo untuk mendapatkan pendampingan penasihat hukum juga tetap dijamin selama proses persidangan.
Masyarakat pun disebut tetap dapat mengikuti jalannya persidangan melalui akses daring yang disediakan pengadilan.
“Daring pun nanti kita akan berikan akses untuk bisa mengikuti keseluruhan, terutama untuk umum,” imbuh Siti.
Sudewo Divonis 8,5 Tahun
Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang menjatuhkan hukuman 8 tahun 6 bulan penjara kepada Sudewo dalam sidang yang digelar Rabu (21/10/2026).
Selain pidana penjara, Sudewo juga dijatuhi denda sebesar Rp300 juta.
Apabila denda tersebut tidak dibayarkan, hukuman itu diganti dengan pidana penjara selama 100 hari.
“Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk melunasi pidana denda maka diganti dengan pidana penjara selama 100 hari,” kata Ketua Majelis Hakim Edwin Pudyono, Rabu (21/10/2026).
Majelis hakim juga menjatuhkan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp3,5 miliar.
Apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan sesuai ketentuan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, harta benda Sudewo dapat dilelang oleh jaksa.
Jika harta benda tidak mencukupi, terdapat pengganti berupa pidana penjara selama dua tahun.
“Dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan tetap terpidana tidak membayar, maka harta bendanya dilelang oleh jaksa,” tegas hakim.
Sudewo Tersangkut Dua Perkara Korupsi
Perkara yang menjerat Sudewo berkaitan dengan dua kasus korupsi.
Kasus pertama menyangkut dugaan pemerasan dalam proses pengisian perangkat desa ketika Sudewo menjabat sebagai Bupati Pati.
Sementara perkara kedua berkaitan dengan dugaan suap dan gratifikasi proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan ketika Sudewo masih menjabat sebagai anggota DPR RI.
Vonis yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor Semarang tersebut kemudian menjadi dasar bagi Sudewo untuk menempuh upaya hukum banding.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru