“Kesimpulan mengenai adanya agenda tertentu tetap harus didukung bukti yang dapat dipertanggungjawabkan,” tuturnya.
Lebih lanjut, Habelino mengingatkan masyarakat agar mampu membedakan persoalan hukum yang bersifat individual dengan persoalan yang berpotensi berdampak luas terhadap keamanan dan kewibawaan negara.
Sambungnya, tuduhan mengenai keaslian ijazah pejabat publik merupakan persoalan hukum yang harus dihormati proses penyelesaiannya. Namun, dugaan penyadapan terhadap komunikasi kepala negara memiliki dimensi berbeda karena menyangkut perlindungan informasi strategis, keamanan Presiden, dan integritas penyelenggaraan pemerintahan.
“Jangan latah mengikuti jalan pikiran orang lain, apalagi menerima sebuah narasi tanpa mengujinya terlebih dahulu. Gunakan akal sehat, berpikir kritis, dan bangun argumentasi berdasarkan logika serta fakta. Jangan sampai kita justru salah menempatkan persoalan besar sebagai persoalan kecil, hanya karena terjebak dalam narasi pengalihan isu,” tandas Habelino.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru