BANDA ACEH, BANDA ACEH – Wakil Ketua DPRK Dr. Musriadi Aswad, M.Pd., meminta Pemerintah Kota Banda Aceh memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Tahun Anggaran 2027 diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Musriadi dalam rapat paripurna DPRK Banda Aceh dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) terhadap Rancangan Qanun APBK 2027 di Ruang Paripurna DPRK Selasa (10/11/2026).
Menurut Musriadi, penyusunan anggaran daerah harus berpedoman pada prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Setiap program yang direncanakan juga harus memiliki indikator kinerja terukur serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Keberhasilan APBK tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi dari sejauh mana anggaran mampu menyelesaikan persoalan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
Ia menegaskan, sejumlah sektor strategis, seperti pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi, perlu menjadi prioritas dalam arah pembangunan Kota Banda Aceh pada 2027.
Di sektor pendidikan, Musriadi mendorong penguatan program beasiswa bagi siswa tingkat SD dan SMP serta mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Ia juga meminta implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pendidikan Diniyah diperkuat melalui peningkatan kompetensi tenaga pengajar dan dukungan sarana pembelajaran.
Terkait pengentasan kemiskinan, ia menekankan pentingnya pemutakhiran dan verifikasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Proses tersebut perlu melibatkan aparatur gampong dan kecamatan agar penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran.
Sementara di sektor kesehatan dan infrastruktur, pemerintah kota diminta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, memastikan ketersediaan obat-obatan, serta mempercepat perbaikan jalan lingkungan, drainase, pengendalian banjir, penyediaan air bersih, dan pengelolaan sampah.
Musriadi juga menyoroti pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi perpajakan, pembenahan administrasi, dan pemutakhiran data objek pajak. Namun, upaya peningkatan pendapatan tersebut harus tetap memperhatikan kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dalam bidang pemberdayaan ekonomi, ia menilai program pelatihan keterampilan kerja perlu diarahkan pada peningkatan kompetensi tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, serta penciptaan wirausaha baru.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
