Ketidakmampuan seorang pejabat dapat muncul dalam berbagai bentuk. Misalnya, kondisi kesehatan yang semakin menurun, gangguan kemampuan berpikir, hingga ketidakmampuan mengambil keputusan secara tepat.
Apabila kondisi tersebut berdampak serius terhadap pelaksanaan tugas, seorang pemimpin perlu mempertimbangkan untuk mengundurkan diri.
Dua Alasan Pemimpin Bisa Kehilangan Kelayakan Jabatan
Ulama kontemporer Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu menjelaskan bahwa perubahan kondisi seorang pemimpin dapat menjadi alasan terjadinya pencopotan jabatan.
Secara garis besar, terdapat dua aspek yang menjadi perhatian, yakni melemahnya kondisi fisik dan rusaknya integritas atau keadilan seorang pemimpin.
Aspek pertama berkaitan dengan kemampuan fisik dan kesehatan. Seorang pemimpin yang mengalami kondisi kesehatan serius hingga tidak mampu menjalankan tugasnya tentu dapat kehilangan kapasitas untuk memimpin. Sementara itu, aspek kedua berkaitan dengan keadilan dan moralitas.
Pemimpin yang menyalahgunakan kekuasaan, melakukan kemungkaran, serta lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan rakyat dapat mengalami kerusakan integritas.
Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan mengenai cacatnya aspek keadilan:
أَمَّا جَرْحُ العَدَالَةِ فَهُوَ الفِسْقُ: وَهُوَ ارْتِكَابُهُ المَحْظُورَاتِ، وَإِقْدَامُهُ عَلَى المُنْكَرَاتِ، وَانْقِيَادُهُ لِلْأَهْوَاءِ وَالشَّهَوَاتِ
Artinya: “Adapun cacat pada keadilan adalah kefasikan, yaitu melakukan perkara-perkara yang dilarang, berani melakukan kemungkaran, serta mengikuti hawa nafsu dan syahwat.” (Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, Beirut, Darul Fikr, 1985, Juz VIII, halaman 6188).
Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa kelayakan seorang pemimpin tidak hanya diukur dari kemampuan teknis dan kecakapan mengelola pemerintahan.
Integritas, keadilan, dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat juga menjadi unsur penting. Dengan demikian, ketika seorang pemimpin tidak lagi mampu menjalankan amanah secara bertanggung jawab, kelangsungan jabatannya patut dievaluasi. Tujuannya agar kekuasaan tidak justru menjadi sumber kerusakan bagi masyarakat dan negara.
Budaya Mundur dari Jabatan karena Tanggung Jawab
Dalam praktik pemerintahan, pengunduran diri pejabat karena kesadaran bahwa dirinya tidak lagi mampu menjalankan amanah masih menjadi persoalan tersendiri.
Tidak sedikit pejabat yang baru meninggalkan jabatannya setelah menghadapi tekanan Politik, tersandung kasus hukum, atau terlibat persoalan serius dalam pemerintahan.
Padahal, pengunduran diri seharusnya juga lahir dari kesadaran pribadi bahwa jabatan yang diemban tidak lagi dapat dijalankan secara optimal.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru