UPDATE

NASIONAL

Jimly: UUD 1945 Tak Batasi Pengganti Wapres Harus dari Partai Pengusung

Terkait penyelesaian perbedaan ketentuan tersebut, Jimly menawarkan penafsiran moderat. Menurut dia, frasa “berasal dari partai pengusung” dapat dimaknai sebagai sosok yang mendapat persetujuan partai pengusung, bukan harus menjadi kader internal partai.

Meski demikian, secara hierarki hukum, konstitusi tetap harus menjadi rujukan utama.

“Sebaiknya presiden mempertimbangkan bahwa pasal di UU MD3 itu, terutama penjelasannya salah. Sekarang juga sedang ada proses judicial review di MK, kita tunggu saja. Kalau ada dua ketentuan yang berbeda seperti itu, pegangannya ya Undang-Undang Dasar,” ucapnya.

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)
1 2

Bagaimana reaksi Kamu?

Diskusi

Terkait

Tampilkan Lainnya Loading...Tidak ada lagi data informasi lainnya.