Berdasarkan analisis Haidar Alwi Institute (HAI), terdapat sejumlah faktor yang mendasari penilaian kelayakan Hatta Rajasa untuk mendampingi Presiden Prabowo.
Pertama, kesinambungan rekam jejak dan hubungan kerja dengan Presiden. Hatta memiliki sejarah panjang kerja sama politik sejak berpasangan dengan Prabowo pada Pilpres 2014. Kepercayaan tersebut kemudian diperkuat melalui Keputusan Presiden Nomor 107/P Tahun 2026 tertanggal 2 Oktober 2026 yang menetapkannya sebagai Wakil Ketua Wantimpres.
Kedua, Hatta dinilai memiliki pengalaman eksekutif dan manajerial lintas kementerian yang mumpuni. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian periode 2009-2014, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Perhubungan, hingga Menteri Negara Riset dan Teknologi.
Pengalaman tersebut dinilai relevan dengan fungsi Wapres dalam membantu Presiden mengendalikan pelaksanaan program pemerintah di tingkat pusat maupun daerah.
Selain itu, posisi Hatta sebagai figur di luar Partai Gerindra dipandang mampu menjaga keseimbangan pembagian tanggung jawab politik di antara partai-partai koalisi pendukung pemerintah seperti Golkar, PKB, Demokrat, dan PAN.
Konsolidasi yang turut dihadiri jajaran pimpinan ormas Islam dan tokoh pergerakan nasional itu juga melahirkan lima poin tuntutan dalam Deklarasi Rakyat Indonesia yang dibacakan KH Bachtiar Nasir.
Di penghujung rangkaian orasi, sorotan turut diarahkan pada penanganan skandal penyadapan dan dugaan tindakan makar yang dinilai meresahkan para aktivis maupun pejabat.
Ketua Aliansi Pergerakan Islam (API) Jawa Barat, Ustaz Asep Syahruddin dalam orasinya menyatakan keyakinan bahwa jajaran kepolisian yang menangani perkara tersebut bukan aktor utama pengoperasian penyadapan.
API Jawa Barat secara terbuka menyampaikan dugaan bahwa mantan Presiden Joko Widodo merupakan pengguna akhir (end user) di balik kasus penyadapan tersebut.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
