Ini bukan lagi sekadar soal ijazah. Ini menyangkut integritas persyaratan seseorang untuk menduduki jabatan tertinggi dalam sistem ketatanegaraan. Apabila ditemukan unsur pidana, tidak boleh ada perlakuan istimewa hanya karena yang bersangkutan pernah menjadi Wakil Presiden.
LAPORAN UBEIDILLAH BADRUN, DUGAAN KKN DAN TPPU YANG BELUM TUNTAS
Persoalan kedua adalah laporan Ubedilah Badrun, dosen Universitas Negeri Jakarta, kepada KPK pada 10 Januari 2022 terhadap Gibran dan Kaesang Pangarep. Laporan tersebut mempersoalkan dugaan korupsi, kolusi, nepotisme, serta tindak pidana pencucian uang (TPPU), berkaitan dengan relasi bisnis dan investasi terhadap perusahaan milik keduanya yang diduga mempunyai keterkaitan dengan kelompok usaha PT SM melalui PT BMH.
Laporan itu sejak awal telah menjadi perhatian publik dan melewati proses penerimaan serta penelaahan di KPK. Namun, masyarakat masih mempertanyakan sejauh mana tindak lanjut substantif terhadap substansi laporan tersebut. Publik mempunyai alasan untuk mempertanyakan independensi dan keberanian KPK setelah revisi UU KPK pada masa pemerintahan Jokowi yang menuai kritik luas karena dinilai melemahkan lembaga antirasuah tersebut.
Bahkan, pada 2018, sejumlah tokoh nasional, termasuk almarhum Rizal Ramli dan Amien Rais serta beberapa tokoh lainnya, mendatangi KPK menjadi bagian dari desakan publik agar persoalan terkait keluarga Presiden ditangani secara serius. Kini, pada November 2026, sejumlah elemen masyarakat, termasuk FORMASI, kembali mendesak KPK menindaklanjuti laporan tersebut.
Pertanyaan kita sederhana apakah hukum hanya berani bekerja terhadap masyarakat biasa, sementara perkara yang menyangkut keluarga penguasa justru berjalan di tempat?
DUGAAN NEPOTISME, PETISI 100 & FOR-ASLI PERNAH MELAPORKAN ANWAR USMAN DAN KELUARGA JOKOWI
Ada satu persoalan yang tidak boleh dilupakan, yakni dugaan tindak pidana nepotisme dalam proses yang melahirkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan tersebut mengubah ketentuan batas usia calon presiden dan wakil presiden melalui pengecualian bagi mereka yang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Putusan ini kemudian menimbulkan kontroversi nasional. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat dan memberhentikannya dari jabatan Ketua MK.
Namun, bagi kami, persoalannya tidak berhenti pada pelanggaran etik. Saya bersama almarhum HM. Rizal Fadillah merupakan inisiator bersama sekitar 50 tokoh yang mewakili Kelompok Petisi 100 dan FOR ASLI (Forum Alumni Perguruan Tinggi Bandung Berijazah Asli). Kami memberikan kuasa kepada 20 orang advokat untuk melaporkan dugaan tindak pidana nepotisme berdasarkan Pasal 1 angka 5 juncto Pasal 22 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.



















































































































Komentar Terbaru