Jangan sampai persoalan yang menyangkut integritas konstitusi hanya diselesaikan melalui mekanisme etik, sementara dugaan tindak pidana yang dilaporkan masyarakat dibiarkan tanpa kepastian.
MUNDUR TIDAK BERARTI BEBAS, CABUT FASILITAS, TEGAKKAN HUKUM!
Inilah kesimpulan politik dan hukum yang harus menjadi perhatian pemerintah serta seluruh elemen masyarakat sipil. Pengunduran diri Gibran tidak boleh menjadi mekanisme untuk mengakhiri pertanggungjawaban atas berbagai persoalan yang masih menggantung.
Ada tiga hal yang harus segera dilakukan, Pertama, Bareskrim Polri harus menuntaskan laporan dugaan tindak pidana terkait Suket pendidikan dan laporan dugaan nepotisme yang pernah disampaikan masyarakat. Semua pihak yang terkait harus diperiksa secara profesional, tanpa intervensi politik maupun perlakuan istimewa. Kedua, KPK harus membuka kembali dan menindaklanjuti laporan dugaan KKN dan TPPU yang berkaitan dengan Gibran dan Kaesang. Penghentian atau tidak dilanjutkannya suatu perkara harus mempunyai dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ketiga, pemerintah harus mengevaluasi seluruh fasilitas kenegaraan yang selama ini melekat pada jabatan Wakil Presiden. Setelah pengunduran dirinya berlaku secara konstitusional, tidak boleh ada lagi fasilitas yang hanya dapat diberikan karena status sebagai pejabat aktif. Adapun hak pascajabatan, jika ada, harus ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan status hukum pengunduran dirinya, bukan berdasarkan tekanan atau kemurahan politik.
Kita tidak sedang berbicara tentang kebencian kepada seseorang. Kita sedang berbicara tentang prinsip negara hukum. Tidak boleh ada mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, anak Presiden, ataupun keluarga penguasa yang mempunyai kekebalan tidak tertulis dari proses hukum.
JANGAN BIARKAN SEJARAH MENCATAT IMPUNITAS!
Indonesia tidak boleh membangun tradisi bahwa seseorang dapat menikmati kekuasaan, meninggalkan jabatan ketika persoalan muncul, lalu terbebas dari tuntutan pertanggungjawaban. Jika terdapat dugaan pemalsuan dokumen, periksa. Jika terdapat dugaan nepotisme, usut. Jika terdapat laporan dugaan korupsi dan pencucian uang, tindak lanjuti. Jika terdapat dugaan pelanggaran pidana lainnya, buktikan melalui proses hukum.
Jangan biarkan kekuasaan menjadi tameng dan pengunduran diri menjadi pintu keluar dari pertanggungjawaban. Gibran boleh mundur dari jabatan Wakil Presiden, tetapi tidak boleh mundur dari kewajiban mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum.



















































































































Komentar Terbaru