UPDATE

NASIONAL

Gibran Mundur bukan Berarti Bebas hukum

Dari Suket Pendidikan, Dugaan Nepotisme hingga Kontroversi Fufufafa: Saatnya Mempertanggungjawabkan Semua Persoalan hukum.

Oleh: Syafril Sjofyan — Pemerhati Kebijakan Publik, Sekjen FTAPengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026 tidak boleh dimaknai sebagai akhir dari seluruh persoalan yang selama ini membelitnya. Justru sebaliknya, mundurnya Gibran harus menjadi momentum untuk membuka kembali berbagai dugaan pelanggaran hukum yang selama ini dipersoalkan masyarakat, tetapi belum memperoleh penyelesaian secara transparan dan tuntas.

Ada satu prinsip hukum yang tidak boleh dilupakan mundur dari jabatan tidak menghapus pertanggungjawaban atas dugaan tindak pidana yang dilakukan sebelumnya. Jabatan boleh ditinggalkan, tetapi pertanggungjawaban hukum tidak bisa ditinggalkan begitu saja.

Pertanyaannya, apakah setelah tidak lagi menduduki kursi Wakil Presiden, Gibran akan menghadapi proses hukum secara terbuka dan setara dengan warga negara lainnya? Ataukah pengunduran dirinya justru menjadi kesempatan untuk mengubur berbagai persoalan yang selama ini menggantung?

SUKET PENDIDIKAN, PERSOALAN YANG BERPOTENSI MASUK RANAH PIDANA

Persoalan paling serius adalah dugaan penggunaan dokumen Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan setara SMA yang digunakan dalam proses pencalonan Gibran pada Pilpres 2024. Perkara ini tidak lagi semata-mata menjadi perdebatan Politik atau administratif. Pada 7 Oktober 2026, Aliansi Rakyat Menggugat melaporkan Gibran ke Bareskrim Polri atas dugaan pemalsuan dokumen dan pemberian keterangan tidak benar terkait persyaratan pencalonan.

Perkembangan berikutnya menjadi semakin penting. Pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 menyatakan Surat Keterangan Kemendikbudristek Nomor 9149/D.D1/KS/2019 atas nama Gibran tidak sah secara hukum. Sebelumnya, dalam pertimbangan putusan sengketa hasil pemilu pada Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi juga menyatakan tidak menemukan bukti adanya ijazah setara SMA milik Gibran.

Dua perkembangan hukum tersebut seharusnya menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Jika dokumen yang menjadi dasar pemenuhan persyaratan pendidikan dinyatakan tidak sah, maka harus ditelusuri bagaimana dokumen itu diterbitkan, siapa yang bertanggung jawab, bagaimana dokumen tersebut digunakan, dan apakah terdapat unsur kesengajaan dalam proses penggunaannya.

Dugaan tindak pidana pemalsuan dan penggunaan dokumen yang tidak benar dapat diuji berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang relevan, termasuk Pasal 520 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta ketentuan KUHP mengenai penggunaan surat yang isinya tidak benar, dengan tetap memperhatikan unsur delik, waktu perbuatan, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)
1 2 3 4 5

Bagaimana reaksi Kamu?

Diskusi

Terkait

Tampilkan Lainnya Loading...Tidak ada lagi data informasi lainnya.