UPDATE

NASIONAL

Gibran Tak Seharusnya Disalahkan, Mahfud MD: Seperti Pinjam Mobil untuk Mencuri

BANDA ACEH – Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menggunakan analogi pinjam mobil untuk mencuri guna menjelaskan posisi Gibran Rakabuming Raka dalam kasus surat penyetaraan ijazah. Menurutnya, pembatalan pencalonan tidak bergantung pada apakah Gibran terlibat dalam rekayasa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud dalam podcast Terus Terang di kanal YouTube bersama Rizal Mustary, Selasa (17/11/2026).

Pembahasan bermula dari anggapan sebagian pihak bahwa Gibran tidak seharusnya disalahkan. Argumennya, surat penyetaraan diterbitkan oleh kementerian yang membidangi pendidikan, sedangkan aturan yang membolehkan Gibran mendaftar dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mahfud membenarkan pembagian peran itu, tetapi menilai kesalahan terletak pada cara dokumen dan aturan tersebut dipakai.

“Tapi dibuatnya dan KPU-nya salah menggunakan Gibran, kan gitu kan,” kata Mahfud.

Untuk menggambarkan posisi itu, ia mengajukan perumpamaan. “Sama Anda, saya pinjam mobilnya untuk mencuri, ya kan? Lalu ketangkap. Anda enggak salah, apa? Mobilnya dibiarkan sebagai alat pencurian,” ujarnya. Ia menyebut itulah logika yang ia pakai untuk menjelaskan kasus tersebut.

Mahfud kemudian mengaitkan analogi itu dengan pertanyaan soal keterlibatan Gibran dalam proses di Mahkamah Konstitusi. Menurut dia, ada kemungkinan Gibran tidak ikut serta, tetapi Gibran semestinya mengetahui kondisi dirinya saat itu. Mahfud menyebut Gibran tahu tidak memiliki ijazah yang dipersoalkan dan belum berusia 40 tahun, serta memiliki kepentingan dalam proses itu.

Meski begitu, ia menekankan hal tersebut tidak otomatis berarti Gibran ikut merekayasa. “Bisa jadi ketika diusut, taruhlah dia bersih. Ada konspirasi misalnya,” kata Mahfud.

Ia lalu menegaskan bahwa status bersih atau tidaknya Gibran tidak mengubah konsekuensi hukumnya. “Kalau dia misalnya bersih, taruhlah dia bersih, ya tetap aja harus batal,” ujarnya.

Mahfud mengalihkan sorotan kepada pihak yang menurutnya harus mempertanggungjawabkan proses tersebut. “Yang harus dihukum itu siapa? Orang yang melakukan rekayasa ini, siapa itu? KPU itu harus diusut,” katanya.

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)

Bagaimana reaksi Kamu?

Diskusi

Terkait

Tampilkan Lainnya Loading...Tidak ada lagi data informasi lainnya.